Berita

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil/Net

Politik

Ridwan Kamil Masuk Daftar Calon Ketua Partai, Demokrat Jabar: Itu Halusinasi Gerombolan Liar

RABU, 03 MARET 2021 | 14:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Nama Ridwan Kamil dikabarkan ikut masuk dalam polemik kekuasaan di Partai Demokrat. Bahkan, dia disebut-sebut jadi salah satu kandidat ketua.

Namun, hal ini dibantah oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya. Aseo menilai, Ridwan Kamil tidak mungkin mau masuk ke dalam pusaran polemik Partai Demokrat.

Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, Ridwan Kamil pernah menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jabar, beberapa waktu lalu.


Sehingga, Asep meyakini Ridwan Kamil tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.

"Saya denger Kang RK itu ditawari jadi pimpinan partai di Jabar saja enggak mau, apalagi di feit acompli. Jadi, insyaAllah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar," ucap Asep, Rabu (3/3).

Asep pun menyinggung klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC. Menurutnya, hal itu terlalu mengada-ngada.

"Weleh, DPC dan DPD yang mana? Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan, malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal," tegasnya.

Asep menjelaskan, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu, serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).

"Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana? Lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Asep, mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar. Sebab, apa yang dilakukan sudah di luar aturan yang sudah disahkan oleh negara.

"Kenapa jadi gerombolan liar? Karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB," tandasnya.

Nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tiba-tiba masuk dalam pusaran polemik yang membelit tubuh Partai Demokrat. Ia dijagokan sebagai salah satu kandidat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

Ridwan Kamil digadang-gadang menjadi salah satu kandidat ketum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang bakal digelar para pendiri Partai Demokrat untuk menggeser Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya