Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China: Wartawan Asing Silakan Meliput, Yang Kami Lawan Berita Palsu Atas Nama Kebebasan Pers

RABU, 03 MARET 2021 | 08:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa negaranya selalu menyambut wartawan dari semua negara untuk meliput berita di China sesuai dengan hukum.

Hal tersebut disampaikan Wang untuk menanggapi pernyataan yang dibuat oleh duta besar Inggris untuk China, Caroline Wilson, dalam sebuah artikel berbahasa China tentang lingkungan media di negara tersebut pada Selasa (2/3).

Dalam opininya, Wilson sangat memuji peran yang dimainkan oleh media Inggris dalam mengawasi opini publik, dalam upaya untuk membandingkan peran terbatas yang dimainkan oleh media China.


"Kriteria untuk menilai media adalah apakah media tersebut mematuhi etika profesional jurnalisme dan bersikeras pada prinsip objektivitas dan keadilan," kata Wang, dalam konfernsi harian, seperti dikutip dari CGTN, Senin (2/3).

Dia juga menambahkan bahwa beberapa laporan media tentang China oleh perusahaan Inggris bias, penuh prasangka ideologis dan berita palsu.

Wang mengatakan China selalu terbuka untuk jurnalis asing, termasuk dari Inggris, yang bertugas di negaranya, dan mereka juga bersedia menawarkan kemudahan untuk pekerjaan dan kehidupan mereka di negara tersebut.

"Yang kami lawan adalah bias ideologis terhadap China dan berita palsu atas nama kebebasan pers," tambah Wang.

Hubungan antara China dan organisasi media besar Barat telah mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir karena laporan 'tidak berdasar' tentang China serta pembatasan pemerintah Barat pada media dan profesional asal negara itu.

Dalam contoh terbaru, regulator penyiaran China bulan lalu memutuskan untuk menarik BBC World News agar tidak mengudara lagi di negara itu karena pelanggaran konten yang serius, dengan mengatakan laporan saluran terkait China telah merusak kepentingan nasional dan solidaritas etnis China.

Kedutaan Besar China mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa media berita harus menjunjung tinggi etika profesional jurnalisme dan melakukan pemberitaan secara obyektif, adil, seimbang dan akurat. Ia menambahkan bahwa tidak jarang dijumpai dalam beberapa laporan media Barat, mengungkapkan ketidakpedulian mereka terhadap etika jurnalisme dan prasangka mereka yang mengakar terhadap China.

China menilai, meski negara-negara Barat suka membual tentang kebebasan pers, yang mereka lakukan biasanya justru membuktikan sebaliknya.

Regulator komunikasi Inggris, Ofcom, misalnya, yang mencabut izin CGTN untuk siaran di Inggris pada awal Februari dengan alasan kendali terakhir dan atribut politiknya. Beijing mengecam langkah tersebut sebagai represi politik terhadap media China.

"Inggris mengklaim memperjuangkan kebebasan pers di satu sisi sambil meluncurkan penindasan politik terhadap CGTN dan menghalangi penyiarannya di sisi lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Tahun lalu, Washington telah menetapkan enam perusahaan China yang beroperasi di Amerika Serikat sebagai 'misi asing' dan mengumumkan pembatasan personel terhadap warga China yang bekerja di organisasi tersebut.

Tiongkok kemudian menanggapi dengan melakukan tindakan balasan timbal balik terhadap enam perusahaan media AS.

"Sementara AS secara virtual mengusir lebih dari 60 jurnalis China yang berbasis di AS dan menolak aplikasi visa untuk lebih dari 20 tanpa alasan, China hanya mencabut kredensial pers untuk 14 jurnalis Amerika karena kedaluwarsa pada akhir tahun lalu," kata Wang, menggarisbawahi 'pengekangan maksimum' China.

Serangan juga datang dari Klub Koresponden Asing atau The Foreign Correspondents 'Club of China (FCCC) yang mengeluarkan laporan pada Senin (1/3), bahwa China menggunakan alasan pandemi Covid-19 sebagai cara untuk mengendalikan jurnalis asing. 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

UPDATE

Titik Terang di Beltim, PT Timah Diperbolehkan Beli Timah Rakyat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:38

Mantri BRI Rela Terobos Kabut dan Jalan Terjal demi Jaga Asa Pelaku Usaha

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:21

Alunan Bella Ciao Iringi Pembubaran Demo BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:57

BEM UI: Kemerdekaan Indonesia Masih Semu

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:45

Serba-Serbi Demo, Intel Cegat Massa Tak Berseragam Merapat Barisan BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:39

Peringatan Dini BMKG Modal Penting Hadapi Karhutla

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:28

MES Siapkan Jurus Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:13

Budaya KKN dan Koncoisme Penghalang Cita-cita Merdeka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:00

Waspada! El Nino Tahun Ini Lebih Kuat dari 2015

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:48

Said Abdullah: Rekam Jejak Destry-Aida Jadi Modal Pimpin BI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:38

Selengkapnya