Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China: Wartawan Asing Silakan Meliput, Yang Kami Lawan Berita Palsu Atas Nama Kebebasan Pers

RABU, 03 MARET 2021 | 08:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa negaranya selalu menyambut wartawan dari semua negara untuk meliput berita di China sesuai dengan hukum.

Hal tersebut disampaikan Wang untuk menanggapi pernyataan yang dibuat oleh duta besar Inggris untuk China, Caroline Wilson, dalam sebuah artikel berbahasa China tentang lingkungan media di negara tersebut pada Selasa (2/3).

Dalam opininya, Wilson sangat memuji peran yang dimainkan oleh media Inggris dalam mengawasi opini publik, dalam upaya untuk membandingkan peran terbatas yang dimainkan oleh media China.

"Kriteria untuk menilai media adalah apakah media tersebut mematuhi etika profesional jurnalisme dan bersikeras pada prinsip objektivitas dan keadilan," kata Wang, dalam konfernsi harian, seperti dikutip dari CGTN, Senin (2/3).

Dia juga menambahkan bahwa beberapa laporan media tentang China oleh perusahaan Inggris bias, penuh prasangka ideologis dan berita palsu.

Wang mengatakan China selalu terbuka untuk jurnalis asing, termasuk dari Inggris, yang bertugas di negaranya, dan mereka juga bersedia menawarkan kemudahan untuk pekerjaan dan kehidupan mereka di negara tersebut.

"Yang kami lawan adalah bias ideologis terhadap China dan berita palsu atas nama kebebasan pers," tambah Wang.

Hubungan antara China dan organisasi media besar Barat telah mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir karena laporan 'tidak berdasar' tentang China serta pembatasan pemerintah Barat pada media dan profesional asal negara itu.

Dalam contoh terbaru, regulator penyiaran China bulan lalu memutuskan untuk menarik BBC World News agar tidak mengudara lagi di negara itu karena pelanggaran konten yang serius, dengan mengatakan laporan saluran terkait China telah merusak kepentingan nasional dan solidaritas etnis China.

Kedutaan Besar China mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa media berita harus menjunjung tinggi etika profesional jurnalisme dan melakukan pemberitaan secara obyektif, adil, seimbang dan akurat. Ia menambahkan bahwa tidak jarang dijumpai dalam beberapa laporan media Barat, mengungkapkan ketidakpedulian mereka terhadap etika jurnalisme dan prasangka mereka yang mengakar terhadap China.

China menilai, meski negara-negara Barat suka membual tentang kebebasan pers, yang mereka lakukan biasanya justru membuktikan sebaliknya.

Regulator komunikasi Inggris, Ofcom, misalnya, yang mencabut izin CGTN untuk siaran di Inggris pada awal Februari dengan alasan kendali terakhir dan atribut politiknya. Beijing mengecam langkah tersebut sebagai represi politik terhadap media China.

"Inggris mengklaim memperjuangkan kebebasan pers di satu sisi sambil meluncurkan penindasan politik terhadap CGTN dan menghalangi penyiarannya di sisi lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Tahun lalu, Washington telah menetapkan enam perusahaan China yang beroperasi di Amerika Serikat sebagai 'misi asing' dan mengumumkan pembatasan personel terhadap warga China yang bekerja di organisasi tersebut.

Tiongkok kemudian menanggapi dengan melakukan tindakan balasan timbal balik terhadap enam perusahaan media AS.

"Sementara AS secara virtual mengusir lebih dari 60 jurnalis China yang berbasis di AS dan menolak aplikasi visa untuk lebih dari 20 tanpa alasan, China hanya mencabut kredensial pers untuk 14 jurnalis Amerika karena kedaluwarsa pada akhir tahun lalu," kata Wang, menggarisbawahi 'pengekangan maksimum' China.

Serangan juga datang dari Klub Koresponden Asing atau The Foreign Correspondents 'Club of China (FCCC) yang mengeluarkan laporan pada Senin (1/3), bahwa China menggunakan alasan pandemi Covid-19 sebagai cara untuk mengendalikan jurnalis asing. 

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Puluhan Sepeda Motor Curian Diparkir di Polsek Tambora

Kamis, 25 April 2024 | 10:05

Kereta Cepat Whoosh Angkut 200 Ribu Penumpang selama Lebaran 2024

Kamis, 25 April 2024 | 09:56

9 Kandidat Bacalon Walikota Cirebon Siap Fit and Proper Test

Kamis, 25 April 2024 | 09:55

Usai Naikkan Suku Bunga, BI Optimis Rupiah akan Kembali ke Rp15.000 di Akhir Tahun

Kamis, 25 April 2024 | 09:51

Parpol Menuduh Pemilu Curang Haram Gabung Koalisi Pemerintah

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

Demokrat Welcome PKB Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

KPK akan Kembali Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Kamis, 25 April 2024 | 09:38

Pemerintah Kasih Gratis Konversi Motor Listrik, Begini Caranya

Kamis, 25 April 2024 | 09:37

Pembatasan Kendaraan Pribadi Belum Tentu Atasi Macet Jakarta

Kamis, 25 April 2024 | 09:28

Berantas Judi Online Harus Serius

Kamis, 25 April 2024 | 09:22

Selengkapnya