Berita

Natalius Pigai saat bertemu Ketua Fraksi PKS DPR/RMOL

Politik

Bertemu Fraksi PKS, Natalius Pigai Tolak Pemberlakukan Otsus Papua

RABU, 03 MARET 2021 | 02:51 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) DPR RI menerima aspirasi tokoh masyarakat Papua, Natalius Pigai.

Dalam pertemuan itu, Ketua FPKS DPR RI, Jazuli Juwaini, didampingi Sekretaris FPKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah Selasa (2/3).

Natalius hadir ke Senayan terkait Rekomendasi ke Presiden RI tentang Pembekuan Otonomi Khusus dan Dampak Negatif dari Pemekaran DOP Papua.


Natalius Pigai menyampaikan kepada Fraksi PKS DPR RI bahwa Rakyat Papua Tolak Otsus dan Pembentukan DOB sebagai strategi Politik Pendudukan di Papua.

Pendudukan Inggris di Australia dan USA, Portugis, Spanyol dan Belanda di Amerika Latin itu bisa sukses karena penduduk pribumi masih primitif, kuno dan belum berkembang.

"Hari ini Rakyat Papua sudah modern memiliki imajinasi sendiri," demikian kata Pigai.

Dijelaskan Pigai, ribuan putra Papua menyebar di seluruh Dunia.

Sebagai Pembela Kemanusiaan, Pigai kembali mengingatkan elite Jakarta harus buka dialog dengan Rakyat Papua dalam Penolakan Rakyat atas Pemekaran Provinsi.

"Sebaiknya Pemerintah Buka Kran Demokrasi melaui Dialog," demikian kata Pigai.

Dalam pandangan Pigai, Undang-undang Otonomi khusus (Otsus) Papua 21/2021 telah berlangsung selama 20 tahun. Namun dalam implementasinya belum efektif dan efisien.

Karena itu menurut Pigai,  berkaitan dengan berakhirnya undang-undang otsus, rakyat Papua menolak status otonomi khusus Papua, dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

"Kebijakan turunan terkait lainnya bukan lagi kebijakan yang perlu untuk dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu-waktu ke depan. Kebijakan seperti Itu sudah tidak relevan pada era modern di Papua," demikian kata Pigai.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya