Sembilan ketua umum partai politik yang ada di Senayan//RMOL
Biaya politik yang mahal adalah pangkal masalah di negeri ini. Indonesia akan baik jika beberapa orang ini kompak memperbaiki sistem politik.
Orang-orang ini tidak banyak, tidak sampai 10 orang. Jika orang-orang ini baik, maka negeri ini akan ikut baik.
Mereka adalah ketua umum partai politik. Saat ini, ada sembilan parpol di Senayan.
Mereka adalah, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
"Sebenarnya sederhana, doa saya kalau malam, 'ya Allah berikanlah hidayah kepada pimpinan partai politik'," kata mantan pejabat BUMN M. Said Didu saat mendapat pertanyaan, "mulai dari mana dan siapa merubah sistem agar Indonesia bebas dari korupsi?".
Pertanyaan itu disampaikan Pemimpin Redaksi
Kantor Berita Politik RMOL, Ruslan Tambak dalam diskusi virtual
Obrolan Bareng Bang Ruslan dengan tema "Korupsi: Ongkos Politik Mahal Atau Minus Integritas?", Selasa (2/3). Pembicara lain, Plt Jurubicara KPK Ali Fikri.
Menurut Said Didu, kalau sembilan ketum parpol itu kompak memperbaiki sistem politik, maka selesai masalah.
"Kalau mereka itu baik, maka negeri ini baik. Sembilan orang sajalah. Karena semua mengalir dari pimpinan parpol. Para pimpinan parpollah, kalau mereka ketemu, 'oke, yuk kita ubah sistem pilkada, kita ubah sistim politik'. Maka itu langsung selesai," ujar mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu.
"Jadi, sebenarnya mau memperbaiki negeri ini adalah para pimpinan partai politik mendapat hidayah, memikirkan bangsanya menjadi bersih, maka bersihlah bangsa ini," lanjut Said Didu.
Kalau pimpinan parpol belum atau tidak mau, dan bahkan "ikut menikmati" dari sistem politik yang ada sekarang, maka menuju perbaikan masih susah.
"Kalau pimpinan parpol masih bertahan dan bahkan menjadi 'ikut menikmati' sistem politik seperti ini, maka tidak salah apabila rakyat yang meminta. Tapi sayang, sekarang rakyat ini menjadi ketakutan (mengkritik atau menyatakan pendapat)," tuturnya.
Artinya, masih kata Said Didu, kalau para politisi terus-terusan dibiayai oleh cukong, maka tidak akan ada perbaikan, yang ada malah kehancuran.
"Negara ini harus diselamatkan. Hentikan sponsor dan cukong yang membiaya para politisi. Karena meraka yang menetukan pejabat," ucapnya.
