Berita

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu/Net

Politik

Kepala Daerah Berprestasi Terjerat Korupsi, Said Didu: Tutup Pintu Para Cukong Untuk Biayai Calon Pemimpin

SELASA, 02 MARET 2021 | 18:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Cara terbaik untuk menghentikan korupsi adalah melakukan perbaikan sistem rekrutmen kepemimpinan pada semua level kekuasaan. Mulai dari presiden hingga tingkat paling bawah.

Pasalnya, tidak sedikit pemimpin yang tadinya baik dan berprestasi justru cenderung melenceng karena terjerumus dalam sistem kekuasaan yang korup.

Demikian disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Korupsi: Ongkos Politik Mahal/Minus Integritas" pada Selasa (2/3).


"Jadi saya katakan, kurangi peran cukong kekuasaan dalam menentukan kepemimpinan nasional ke depan," kata Said Didu.

Said Didu mencontohkan, diawal-awal reformasi 1998 muncul beberapa kepala daerah yang baik dan berprestasi. Para kepala daerah yang dinilai baik ini kebanyakan maju lewat jalur independen.

Dicontohkan Said Didu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah awalnya jalur independen dan menyabet beberapa penghargaan. Termasuk Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada 2017 lalu saat ia menjadi bupati.

"Lalu masuk partai dan menjadi gubernur, baru dikerubutin oleh partai dan ternyata bukan beliau tambah baik, malah terjerumus ke penyakit yang sama (korupsi)," sesalnya.

Atas dasar itu, Said Didu menyarankan agar semua pihak bersama-sama menghentikan peran para cukong dalam sistem politik kekuasaan di Indonesia.

"Caranya adalah bahwa tidak ada pintu bagi para cukong untuk membiayai calon-calon pemimpin. Dan, sistem harus diubah," tegasnya.

"Dilarang kepada calon pemimpin untuk dibiayai atau membiayai dirinya sendiri. Maka dibiayai negara dan dibuka seluas-luasnya untuk menjadi menjadi seleksi yang baik," demikian Said Didu.

Selain Said Didu, narasumber lain dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan ini dihadiri juga oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya