Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu/Net
Cara terbaik untuk menghentikan korupsi adalah melakukan perbaikan sistem rekrutmen kepemimpinan pada semua level kekuasaan. Mulai dari presiden hingga tingkat paling bawah.
Pasalnya, tidak sedikit pemimpin yang tadinya baik dan berprestasi justru cenderung melenceng karena terjerumus dalam sistem kekuasaan yang korup.
Demikian disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Korupsi: Ongkos Politik Mahal/Minus Integritas" pada Selasa (2/3).
"Jadi saya katakan, kurangi peran cukong kekuasaan dalam menentukan kepemimpinan nasional ke depan," kata Said Didu.
Said Didu mencontohkan, diawal-awal reformasi 1998 muncul beberapa kepala daerah yang baik dan berprestasi. Para kepala daerah yang dinilai baik ini kebanyakan maju lewat jalur independen.
Dicontohkan Said Didu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah awalnya jalur independen dan menyabet beberapa penghargaan. Termasuk Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada 2017 lalu saat ia menjadi bupati.
"Lalu masuk partai dan menjadi gubernur, baru dikerubutin oleh partai dan ternyata bukan beliau tambah baik, malah terjerumus ke penyakit yang sama (korupsi)," sesalnya.
Atas dasar itu, Said Didu menyarankan agar semua pihak bersama-sama menghentikan peran para cukong dalam sistem politik kekuasaan di Indonesia.
"Caranya adalah bahwa tidak ada pintu bagi para cukong untuk membiayai calon-calon pemimpin. Dan, sistem harus diubah," tegasnya.
"Dilarang kepada calon pemimpin untuk dibiayai atau membiayai dirinya sendiri. Maka dibiayai negara dan dibuka seluas-luasnya untuk menjadi menjadi seleksi yang baik," demikian Said Didu.
Selain Said Didu, narasumber lain dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan ini dihadiri juga oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
