Berita

Suasana banjir di Kemang, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu/Net

Politik

Amini Pernyataan JK Soal Banjir Kemang, Pengamat Tata Kota Sarankan Anies Melakukan Upaya Ini

SENIN, 01 MARET 2021 | 08:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Banjir di daerah Kemang, Jakarta Selatan yang disoroti mantan wakil presiden Jusuf Kalla diamini Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga.

Menurutnya, penyataan Jusuf Kalla yang menyinggung sebab banjir di Kemang adalah karena pemberian izin pembangunan mal oleh Gubenur DKI Jakarta di masa tertentu sudah tepat.

"Pada prinsipnya perubahan pemanfaatan ruang di Kemang yang banyak melanggar tata ruang atas persetujuan Pemda DKI sendiri yang memberikan IMB (izin mendirikan bangunan)," ujar Nirwono saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/3).


Dengan melihat kondisi wilayah Kemang sekaran yang sudah dipenuhi bangunan dan berdampak pada banjir, maka NIrwono menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan sejumlah upaya penanganan.

Pertama, Nirwono meminta Anies memperlebar kali krukut minimal 2 kali lipat dari lebar yang sekarang guna meningkatkan kapasitas daya tampung kali.

"Ini berarti menuntut ketegasan dan keberanian pemda DKI untuk menertibkan bangunan yang menempel bantaran kali tersebut," sambung NIrwono.

Selain itu, disekitar wilayah Kemang juga harus dibangun minimal dua waduk baru untuk mengurangi beban dan menampung luapan kali krukut.

"Serta memperlebar dimensi saluran air di sepanjang jalan Kemang, di lengkapi sumur resapan di dalamnya untuk membantu mempercepat penyerapan," paparnya.

Yang lebih penting, Nirwono berharap upaya evaluasi, penundaan atau pembatalan IMB rencana bangunan baru di Kemang, bisa dilakukan Anies dan jajarannya di Pemprov DKI Jakarta.

"Terutama yang akan dibangun dekat kali atau berada pada tanah cekungan (dievaluasi/ditunda/dibatalkan)," tegasnya

"Lokasi-lokasi cekungan sebaiknya dibeli pemda DKI untuk dijadikan RTH (ruang terbuka hijau) dan waduk baru," demikian Nirwono Yoga.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya