Berita

Foto ilustrasi/Net

Politik

Survei POPS: 34,3 Persen Masyarakat Indonesia Terancam Masuk Ke Jurang Kemiskinan

SABTU, 27 FEBRUARI 2021 | 15:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebanyak 34,3 persen masyarakat Indonesia yang terwakili oleh 2.180 responden menyatakan keadaan ekonomi keluarga mengalami penurunan pendapatan keluarga hingga di atas 50 persen, akibat dampak pandemi Covid-19 selama satu tahun ini.

Dan 49,8 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka mengalami penurunan pedapatan di bawah 50 persen dibanding sebelum ada pandemi. Sedangkan 8,7 persen menyatakan pendapatan ekonomi keluarga tetap sedang, dan 6,2 persen menyatakan ekonomi keluarga mengalami peningkatan.

Demikian rilis survei terbaru Public Opinion Poll Syndicates (POPS) yang dilakukan pada rentang waktu 11-23 Februari 2021. Survei melibatkan 2.180 responden yang sudah berumah tangga tersebar di 34 provinsi.


Survei yang dilakukan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan menggunakan metode multi stage random sampling. Margin of error survei kurang lebih 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

"Artinya 34,3 persen masyarakat Indonesia terancam masuk dalam jurang kemiskinan. Dan sebanyak 49,8 persen kemungkinan terus merosot pendapatannya apabila program pemulihan ekonomi mengalami stagnasi," kata Koordinator Nasional POPS Tobu Galoga Lubis, Sabtu (27/2).

Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial selama pandemi Covid-19. Perlindungan sosial ini direalisasikan dalam bentuk berbagai program dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat lapis bawah.

Presiden Joko Widodo mengatakan sejumlah program perlindungan sosial tersebut di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), BNPT Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, BLT, Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja UMKM, Subsidi Gaji, dan diskon listrik. Program ini diberikan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Dari hasil survei POPS, sebanyak 53,6 persen menyatakan bahwa program perlindungan sosial yang disalurkan pemerintah selama Covid-19 sangat membantu keadaan ekonomi keluarga mereka. Sedangkan sebanyak 26,8 persen menyatakan kurang cukup membantu kesulitan ekonomi keluarga, dan sebanyak 19,6 menyatakan program tersebut tidak memberikan efek meringankan perekonomian keluarga.

"Karena mereka mengaku tidak menerima program tersebut," ujar Tobu Galoga Lubis.

Dalam survei ditemukan bahwa penurunan pendapatan keluarga pekerja ditemukan sejumlah penyebab penurunan pendapatan rumah tangga. Meliputi, penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan dan jam kerja berkurang sebanyak 61,8 persen, dan sejumlah rumah tangga pelaku usaha juga mengakui pendapatan berkurang karena event, liburan, maupun aktivitas lain yang terpaksa dibatalkan karena pandemi, mencapai  38,2 persen.

"Dari hasil semua ada yang ditemukan bahwa sebanyak 56,7 persen masyarakat yang disurvei mengaku pengeluaran rumah tangga justru bertambah. Misalnya, untuk makanan minuman dan listrik. Namun, 37,4 persen masyarakat mengakui pengeluaran untuk acara sosial, leisure berkurang dan sebanyak 5,9 persen menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka seperti biasa saja," terang Tobu Galoga Lubis.

Dia juga menambahkan, survei ini menemukan optimisme konsumsi pada masyarakat Indonesia usai pandemi. Sebanyak 54,7 persen responden mengaku akan melakukan konsumsi lebih jika Covid-19 berakhir. Sementara itu, lalu 29,4 persen responden Indonesia mengaku akan melakukan konsumsi dalam jumlah yang sama. Sedangkan 15,9 persen dari mereka mengaku akan mengurangi konsumsi.

"Berdasarkan hasil penelitian, keadaan Covid-19 memiliki dampak negatif dan positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, diantaranya berupa dampak negatif dalam perekonomian Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan karena berbagai halangan yang membuat pendapatan masyarakat berkurang," demikian Tobu Galoga Lubis.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Polisi Berlakukan One Way Sepenggal Menuju Wisata Lembang Bandung

Minggu, 22 Maret 2026 | 18:11

Status Tahanan Rumah Yaqut Buka Celah Intervensi, Penegakan Hukum Terancam

Minggu, 22 Maret 2026 | 17:38

Balon Udara Bawa Petasan Meledak, Atap Rumah Jebol

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:54

Prabowo: Lebih Baik Uang Dipakai Rakyat Makan daripada Dikorupsi

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:47

Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Terbagi Dua Gelombang

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:37

Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Hormuz atau Pusat Energi Dihancurkan

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:27

KPK Cederai Keadilan Restui Yaqut Tahanan Rumah

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:03

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun ke BoP

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:01

Istana: Prabowo-Megawati Berbagi Pengalaman hingga Singgung Geopolitik

Minggu, 22 Maret 2026 | 15:46

Idulfitri di Kuala Lumpur, Dubes RI Serukan Persatuan dan Kepedulian

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:47

Selengkapnya