Berita

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam/RMOL

Politik

Tak Cukup Pecat Kader Dalangi "Kudeta", Demokrat Harus Segera Konsolidasi Ulang

SABTU, 27 FEBRUARI 2021 | 01:49 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Partai Demokrat disarankan segera merapikan konsolidasinya usai melakukan pemecatan terhadap 7 kader yang diduga dalangi upaya pengambilalihan secara paksa kepemimpina Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Demikian saran Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu dini hari (27/2).

Kata Umam, efektifnya kepemimpinan AHY dalam merespons upaya "kudeta' harus diikuti dengan langkah mitigasi dengan memaksimalkan konsolidasi partai.


Salah satu caranya, terang Umam adalah memanaskan mesin politik dengan solidnya struktur pengurus dari level pusat hingga daerah.

"Memitigasi dengan baik melalui upaya konsolidasi internal partainya. Soliditas mesin Partai Demokrat akan semakin prima. Karen pihak-pihak yang menciptakan faksionalisme dan kekisruhan telah dilokalisir," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/2).

Lebih lanjut, Umam memberi catatan penting bahwa kunci Partai Demokrat adalah mempercepat konsolidasi organisasi.

"Kuncinya adalah, percepat  rekonsolidasi internal partai untuk menjaga soliditas kepartaian yang ada," pungkas Umam.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat secara resmi telah mencopot tujuh kader yang diduga terlibat dalam upaya 'kudeta' kepemimpinan Partai Demokrat atau Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Sebelum pemecatan, secara internal sejak awal Pebruari partai berlambang mercy itu melakukan investigasi da proses internal partai.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya