Gubernur Kalimantan Barat Sutarmadji mengatakan sebanyak 332 desa di Kalbar belum dialiri listrik, mirisnya lagi listrik di ratusan desa tersebut dipasok dari negara tentangga Malaysia.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid mengaku miris dan menganggap hal tersebut tidak etis. Menurutnya, negara harus bertanggung jawab terkait belum masuknya listrik di ratusan desa tersebut.
"Ya itu sebenarnya sudah enggak etis. Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, itu kan tertuang dalam UUD dan pembukaan UUD juga tercermin, maka untuk menuju kesejahteraan bagi rakyat Indonesia itu kan pemberian fasilitas," tutur Abdul Wahid kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/2).
"Nah, fasilitas salah satunya adalah energi, yaitu listrik. Maka itu, listrik itu diusahakan oleh negara lewat BUMN. Karena, supaya ada subsidi supaya ada PSO," imbuhnya.
Legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan aliran listrik harus didistribusikan ke daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
"Kalau memang ada desa-desa yang belum teraliri listrik, itu wajib kita segerakan. Untuk jangkauannya bisa teraliri," katanya.
Dia menambahkan Dirut PLN sempat menyampaikan aliran listrik telah didistribusikan sudah 98 persen saat rapat dengan Komisi VII. Namun, fakta berkehendak lain.
"Memang, elektrifikasi kita baru 90 sekian persen lah saya lupa persentasenya, seyogyanya bahwa elektrifikasi kita itu kalau kita mau objektif itu ya paling 80-an lah 85, mengapa pemerintah semua didata? Ada yang genset ada yang mandiri gitu-gitu juga dicatat oleh pemerintah," tegasnya.
Abdul Wahid menambahkan fakta di lapangan bertolak belakang dengan pernyataan Dirut PLN yang sudah mendata ada 98 persen daerah yang telah dialiri listrik.
"Kalau menurut saya itu tidak fair, maka kita kemarin itu waktu rapat seluruh Indonesia ini harus teraliri listrik. Maka, dibuatlah roadmap, kemarin itu kendalanya soal arus. Artinya, pembangkitnya kurang, sekarang berangsur-angsur sudah terpenuhi sudah mencukupi lah soal daya listrik ini," katanya.
Wahid pun menyinggung soal kendala jaringan, dia mempertanyakan anggaran yang diperlukan PLN dari APBN yang sebetulnya bisa dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat.
"Nah berapa sih anggaran yang diperlukan tentu lewat APBN, dalam penyertaan modal atau kerjasama dengan pemda dengan provinsi kabupaten untuk memasang jaringan distribusi itu harus kita itung," ucapnya.
"Oleh karena itu kita di Komisi VII konsen sangat konsen bagaimana di 2025 itu elektrifitas Indonesia sudah 100 persen," ucap Wahid menambahkan.
Kamis kemarin (25/2), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku tersentak dengan pernyataan Gubernur Kalbar, Sutarmadji yang menyatakan 20 persen aliran listrik di daerahnya dipasok dari negara tetangga Malaysia. Bahkan, Sutarmadji memaparkan jika 332 desa di wilayahnya belum teraliri listrik.
"Pernyataan Gubernur Kalbar itu membuat kita miris. Saya menyesalkan mengapa hal tersebut luput dari pengetahuan pemerintah pusat dan baru sekarang disampaikan," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai listrik merupakan kebutuhan mendasar dan amat vital bagi kehidupan masyarakat. "Setiap aktivitas pasti memerlukan listrik. Selain itu menerangi juga untuk energi rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya," ujar LaNyalla.
Senator Dapil Jawa Timur itu menilai wilayah yang belum teraliri listrik sama dengan daerah tertinggal. Otomatis hal tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah. "Saya meminta agar kebutuhan dasar ini segera diselesaikan oleh pemerintah," tegas LaNyalla.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu melanjutkan, ada banyak solusi alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Ia percaya Kalbar memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik.
"Tinggal sekarang political will pemerintah untuk merealisasikannya. Kita miris mendengar pasokan kebutuhan listrik di Kalbar dipasok dari Malaysia. Jadi saya minta pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut," tegas LaNyalla.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan bahwa 20 persen listrik di Kalbar masih membeli dari Malaysia. Selain itu, ada 332 desa yang belum teraliri listrik alias gelap gulita. Dalam kesempatan itu, Sutarmijdi mengusulkan proyek pengadaan listrik pada 332 desa di Kalbar agar menjadi prioritas nasional pada 2022.
