Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/Net
Pimpinan Komisi VII DPR akan meminta klarifikasi kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) atas temuan bahwa 332 desa di Kalimantan Barat belum teraliri listrik.
Fakta ini sebelumnya ditemukan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi keluhan Gubernur Kalbar Sutarmadji.
"Tentu hal ini merupakan berita yang akan kita minta klarifikasinya ke Direksi PLN dalam RDP yang akan datang," ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/2).
"Karena PLN telah menyampaikan kepada Komisi VII bahwa rasio eletrifikasi telah mencapai 98 persen," imbuhnya tegas.
Anggota Fraksi PAN ini menambahkan Komisi VII akan mendesak PLN agar dapat mendistribusikan listrik ke pelosok-pelosok daerah terutama daerah tertinggal.
"Dan kami di Komisi VII menaruh perhatian yang besar dan senantiasa mendesak PLN agar daerah-daerah 3T mendapatkan perhatian khusus agar hak mereka untuk memperoleh elektrifikasi bisa didapatkan dan dimudahkan," tandasnya.
Kamis kemarin (25/2), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku tersentak dengan pernyataan Gubernur Kalbar, Sutarmadji yang menyatakan 20 persen aliran listrik di daerahnya dipasok dari negara tetangga Malaysia. Bahkan, Sutarmadji memaparkan jika 332 desa di wilayahnya belum teraliri listrik.
"Pernyataan Gubernur Kalbar itu membuat kita miris. Saya menyesalkan mengapa hal tersebut luput dari pengetahuan pemerintah pusat dan baru sekarang disampaikan," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai listrik merupakan kebutuhan mendasar dan amat vital bagi kehidupan masyarakat. "Setiap aktivitas pasti memerlukan listrik. Selain itu menerangi juga untuk energi rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya," ujar LaNyalla.
Senator Dapil Jawa Timur itu menilai wilayah yang belum teraliri listrik sama dengan daerah tertinggal. Otomatis hal tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah. "Saya meminta agar kebutuhan dasar ini segera diselesaikan oleh pemerintah," tegas LaNyalla.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu melanjutkan, ada banyak solusi alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Ia percaya Kalbar memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik.
"Tinggal sekarang political will pemerintah untuk merealisasikannya. Kita miris mendengar pasokan kebutuhan listrik di Kalbar dipasok dari Malaysia. Jadi saya minta pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut," tegas LaNyalla.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan bahwa 20 persen listrik di Kalbar masih membeli dari Malaysia. Selain itu, ada 332 desa yang belum teraliri listrik alias gelap gulita. Dalam kesempatan itu, Sutarmijdi mengusulkan proyek pengadaan listrik pada 332 desa di Kalbar agar menjadi prioritas nasional pada 2022.
