Berita

Aksi belasan massa dari Forum Peduli Bandung Barat (FPBB) di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu sore (24/2)/RMOL

Hukum

Geruduk KPK, Massa FPBB Tuntut Status Hukum Bupati Aa Umbara Sutisna Diperjelas

RABU, 24 FEBRUARI 2021 | 14:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memutuskan status hukum terhadap Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna yang pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.

Desakan itu disampaikan oleh belasan orang yang menamakan diri dari Forum Peduli Bandung Barat (FPBB) saat menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu sore (24/2).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, belasan massa aksi ini membawa berbagai atribut aksi. Mulai dari spanduk, poster hingga mobil yang berisi pengeras suara atau biasa disebut dengan mobil komando untuk orator menyampaikan orasinya.


Pada poster dan spanduk itu, terdapat foto Bupati Bandung Barat serta tulisan yang berisi tuntutannya.

Koordinator aksi FPBB, Ridwan Ginanjar menyampaikan, pihaknya meminta KPK untuk menjelaskan status hukum Bupati Bandung Barat, Aa Umbara yang pernah diperiksa KPK pada 12 November 2020.

"Sejak diperiksanya Bupati Bandung Barat oleh penyidik KPK sampai dengan hari ini tidak ada lagi kabar beritanya dan kelanjutannya akan proses hukum Bupati Kabupaten Bandung Barat tersebut. Sehingga, mengakibatkan pertanyaan-pertanyaan dan opini liar di masyarakat," kata Ridwan saat berorasi.

Karena, kata Ridwan, masyarakat di Kabupaten Bandung Barat meminta kejelasan dari KPK atas status hukum bupati mereka.

"Kalau bersalah, lanjutkan. Kalau tidak bersalah, dijelaskan ke publik agar masyarakat Kabupaten Bandung Barat tenang dan kewibawaan pemerintah kembali terjaga dalam melayani masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya pernah memeriksa Bupati Bandung Barat, Aa Umbara pada 12 November 2020 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat.

"Iya (pernah periksa Aa Umbara). Kalau materi pemeriksaan tidak bisa saya sampaikan mas," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu sore (24/2).

Terkait adanya aksi unjuk rasa hari ini, KPK kata Ali, memberikan apresiasi atas peran serta dan dukungan masyarakat karena ikut memberikan saran, kritik dan mengawasi kerja-kerja KPK.

"Namun kami tegaskan, saat ini KPK masih bekerja menyelesaikan tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan kasus korupsi di maksud. KPK memastikan pada waktunya nanti kami akan menyampaikan kepada masyarakat terkait hasil perkembangan penanganan kasus tersebut," pungkas Ali.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya