Berita

Ilustrasi pertanian dan masyarakat petani/Net

Nusantara

Tingkat Kemiskinan Tinggi Jadi Alasan Jokowi Bangun Lumbung Pangan Di NTT

SELASA, 23 FEBRUARI 2021 | 12:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembangunan lumbung pangan alias food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) dikarenakan tingkat kemiskinan Indonesia paling tinggi disumbang daerah ini.

Begitulah Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pembangunan lumbung pangan di Sumba Tengah, saat melakukan kunjungan kerja ke NTT, Selasa (23/2).

"Kenapa dikerjakan di NTT, khususunya di Kabupaten Sumba Tengah? Karena, kita harus ngomong apa adanya, data yang saya miliki 34 persen kemiskinan ada di sini," ujar Jokowi yang dikutip melalui siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden.


Jokowi juga menerangkan, panen padi yang ada di Sumba Tengah ini cuma satu kali dalam setahun. Makanya, pemerintah pusat ingin mengelola pertanian yang ada di NTT ini agar dalam setahun bisa dua kali panen.

"Dua kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai," sambungnya.

Namun begitu, Jokowi tidak bisa memungkiri adanya problem yang masih terjadi diseluruh NTT, yaitu kesulitan air dan juga peralatan pertanian sepeti traktor.

Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta jajarannya untuk menginventarisir pembangunan infrastrukrtur pendukung perairan dan juga penyedian kelengkapan pertanian.

"Saya sudah perintahkan pak menteri PUPR untuk dilihat kemungkinan di bangun waduk atau bendungan, kemudian tambahan untuk embung dan juga sumur bor," tuturnya.

"Diikuti kementerian pertanian untuk membantu kekurangan-kekurangan alsintan (alat mesin pertanian), traktor terutama di sini sangat dibutuhkan sekali,"demikian Joko Widodo.

Khusus pembangunan lumbung pangan di Sumba Tengah, NTT ini, pertama kali pemerintah membuka 5.000 hektar lahan untuk dikelola. Dari jumlah itu adalah lahan untuk menanam padi seluas 3.000 hektar dan 2.000 hektar untuk menanam jagung.

Ke depannya, pemerintah akan memperluas area lumbung pangan di NTT ini menjadi 10 ribu hektar. Nantinya, 5.600 hektar lahan untuk padi dan 4.400 untuk jagung.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya