Berita

Moeldoko dan Darmizal dalam sebuah kesempatan 2019/Net

Politik

Demokrat Jabar Dan Banten Desak Kader Pengkhianat Dipecat, Salah Satunya Darmizal

SENIN, 22 FEBRUARI 2021 | 14:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didesak untuk segera memecat Darmizal dan kader partai yang berkhianat.

Desakan datang dari pengurus dan kader Partai Demokrat di Jawa Barat dan Banten. Mereka ingin isu pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat segera berlalu agar bisa fokus kembali pada kerja-kerja politik memperjuangkan harapan rakyat.

Ini dikemukakan secara terpisah disampaikan oleh pengurus DPD Partai Demokrat Jabar dan Banten. Dua daerah ini termasuk basis politik Partai Demokrat sejak berdiri tahun 2001.


"Kader-kader yang berkhianat dengan berupaya melakukan Kongres Luar Biasa, harus segera dipecat," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Irfan Suryanagara, yang membawahi 27 DPC, Senin (22/2).

Irfan menegaskan bahwa kepemimpinan Partai Demokrat saat ini merupakan hasil Kongres V yang sah, yang disepakati seluruh pemilik suara, secara aklamasi.

"Jangan coba-coba mengganggu gugat kedaulatan dan kehormatan partai," kata Irfan memperingatkan. Dia gusar karena fokus kerja-kerja politik Partai Demokrat teralihkan oleh ulah petualang-petualang seperti Darmizal.

"Isu-isu seperti KLB hanyalah kedok untuk mengambil alih kepemimpinan dengan cara yang ilegal dan konstitusional. Kami, kader Demokrat Jawa Barat, siap mempertahankan kehormatan partai," tegas Irfan menambahkan.

Seruan ini diamini Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya yang juga daerah pendukung Partai Demokrat.

"Kader-kader pengkhianat itu jangan coba-coba mengatasnamakan DPD Banten. Jika tidak sanggup membesarkan partai, jangan merusak partai," tegas Iti.

Dia dan jajaran baru pulang dari bertemu Ketum AHY dalam suasana kekeluargaan di bukit Waruwangi, Serang (19/2). "Kesetiaan DPD Banten pada Ketum dan DPP tidak perlu diragukan lagi," tandas Iti.

Dengan gaya khasnya yang berapi-api, Iti menegaskan bahwa tiap orang punya hak berpolitik, selama tidak dicabut oleh pengadilan.

"Tapi jangan membuat keruh. Kalau tidak sepakat dengan pilihan dan strategi politik Demokrat, silakan berpolitik di tempat lain. Buktikan kalau memang jago," imbuhnya.

Tahun 2018, Darmizal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat dan kemudian bergabung dalam kelompok Relawan Jokowi (Rejo) dalam Pilpres 2019. Setelah itu kiprahnya di Partai Demokrat tidak terdengar lagi.

"Tidak ada angin, tidak ada hujan, hari ini memimpin konpers tentang Partai Demokrat dan membela KSP Moeldoko. Ada apa gerangan? Biarlah publik yang menilainya," cuit Wasekjen Ossy Dharmawan di Twitter beberapa waktu lalu.

Secara terpisah, Irfan dan Iti mengungkapkan simpati serta dukungan publik terhadap Partai Demokrat terus meningkat di wilayah Jabar dan Banten. Mereka ingin fokus lagi pada kerja-kerja politik di tempat masing-masing. Secara nasional, ini terefleksikan pada tren elektabilitas partai maupun Ketum AHY yang terus naik.

Pengamat politik Adi Prayitno mengakui Partai Demokrat saat ini memang seksi untuk diakuisisi.

"Ada di luar pemerintahan, dan elektabilitasnya terus naik. Posisinya sebagai partai tengah yang nasionalis-religius, membuatnya berpotensi meraih dukungan dari kelompok-kelompok nasionalis yang kecewa dan kelompok-kelompok berlatarbelakang agama yang mencari kanal politik baru," ucap dia.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya