Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net
Belum terlihat ada program prioritas yang dilakukan Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden dua periode dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah, termasuk ibukota DKI Jakarta.
Padahal, publik mengingat saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah menyatakan bahwa mengatasi banjir akan lebih mudah bila menjabat sebagai presiden.
Bahkan bila menarik ke belakang, Jokowi saat masih menjabat sebagai Walikota Solo tahun 2011 silam juga pernah mengklaim banjir Jakarta mudah diatasi.
Melihat fakta di lapangan, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto pun menjabarkan ada sejarah panjang yang telah dilakukan Belanda dalam mengendalikan banjir Jakarta. Kala itu, Belanda sudah memberikan
road map pengendalian banjir Jakarta dengan membuat beberapa bendungan, situ atau danau kecil.
Namun ia melihat hal yang dilakukan Belanda itu tidak dijalankan Joko Widodo.
"Justru konsep ini yang tidak dimiliki Jokowi di saat menjabat Gubernur DKI, Jokowi hanya memaksimalkan dan menormalisasi aliran irigasi atau sungai yang ada, yang sebetulnya sudah
overload karena banyak faktor," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/2).
Mirisnya, kata dia, saat sudah duduk di kursi RI satu, Jokowi justru mengambil opsi lain dengan tidak terlibat dalam pengendalian banjir di DKI. Padahal publik sudah menanti janji Presiden Jokowi tersebut saat masih menjabat DKI 1.
"Saat ini pemerintah pusat tidak memiliki prioritas pengendalian banjir di DKI dan justru mengambil opsi lain, yaitu dengan memindahkan Ibukota negara ke Kalimantan Timur. Opsi tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi yang katanya akan lebih mudah mengatasi banjir bila terpilih jadi Presiden RI," tandas Satyo.
