Berita

Komponen Barisan Merah Putih (BMP) RI Papua saat menyampaikan tujuh pernyataan sikap/Ist

Nusantara

Komponen Merah Putih Papua Nyatakan Sikap Jaga Kedaulatan NKRI Hingga Kawal Otsus

SABTU, 20 FEBRUARI 2021 | 22:32 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komponen Barisan Merah Putih (BMP) RI Papua menyatakan sikap. Mulai dari komitmen mengawal seluruh kebijakan pemerintah hingga menjaga kedaulatan NKRI bersama-sama TNI dan Polri dari Sabang sampai Merauke dan mengawal ideologi Pancasila.

Komponen Merah Putih Papua ini terdiri dari berbagai tokoh asal bumi Cendrawasih seperti Yonas Nusi selaku Pimpinan Barisan Merah Putih (BMP) RI, Yanto Eluay selaku Ketua Presedium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5), Jan Christian Arebo selaku Ketum Pemuda Adat Papua, Max Abner Ohee Ketua BMP Papua.

Nico Mauri selaku Ketua Dewan Paripurna Daerah (Deparda) Provinsi Papua, Hendrikus Eben Gebze selaku Masyarakat Tokoh Adat Papua Selatan, Jack Puraro selaku Ketum Gerakan Pemuda Jayapura  dan Rando Rudamaga dari DPP Forum Masirei.


Yanto Eluay menjelaskan terlepas pro kontra pemekaran, sebenarnya pemekaran tanah Papua didasari oleh tujuan pemerintah menyetujui aspirasi masyarakat dengan adanya daerah otonomi baru.

“Ini untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk kedamaian masyarakat, untuk kepentingan masyarakat dan tak ada tujuan lain. Inti dari pemekaran ini untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” ungkap dia dalam keterangan tertulis Sabtu (20/2).

Ia pun meminta setiap tokoh di Papua tidak menyampaikan pendapat ataupun sikap pribadi yang seolah-olah adalah sikap seluruh rakyat Papua.

“Kami sangat mengapresiasi pemerintah pusat dengan hal ini. Kepada seluruh tokoh-tokoh saya ingin sampaikan jangan menggeneralisir bahwa pernyataan Anda adalah pernyataan seluruh rakyat Papua,” tegasnya.

Ia pun meminta pemerintah pusat tak lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Menurutnya pemimpin masyarakat adat punya hak yang mengikat.

“Kita sama-sama punya tanggungjawab menjaga kedamaian wilayah adat kami,” tutupnya.

Yonas Nusi menambahkan, Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi khusus terpisah dari APBD perlu dilakukan, agar dapat mengawal dana Otsus hingga ke rakyat.

“Ini penting karena akan mengawal dana terstruktur dengan baik dari Istana ke kampung-kampung,” ucapnya lagi.

Ditambahkan Max Abner Ohee, ia meminta pihak-pihak yang memanfaatkan isu-isu Papua untuk kepentingannya agar berhenti.

“TNI Polri silahkan data mereka dan menegakkan hukum agar mereka berhenti,” ucapnya.

Jack Puraro selaku Ketum Gerakan Pemuda Jayapura menyatakan, 7 poin yang disampaikan adalah pikiran yang disampaikan seluruh rakyat yang ingin hidup damai.

“Saya ingin sampaikan agar negara lebih tegas dan gunakan powernya untuk tindak  segala tindakan yang memprovokasi dan mengacaukan keamanan di Papua,” jelasnya.

Mereka yang tergabung dalam Komponen Merah Putih Papua ini bersepakat untuk menyatakan tujuh sikapnya yaitu;

1. Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih RI di Papua berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI bersama-sama TNI dan Polri dari Sabang sampai Merauke.

2. Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih RI di Papua, tetap memberikan dukungan terhadap setiap keputusan pemerintah dimana, telah teragendakan pembahasan Revisi UU 21/2001 atau UU Otsus dan tetap menjaga hak-hak dasar Rakyat Papua yang di amanatkan dalam UU dimaksud.

3. Kami Putra dan Putri Kompenen Merah Putih RI di Papua, memohon kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar dapat membentuk Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi khusus terpisah dari APBD.

4.Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih RI di Papua, mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat di mana telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, untuk ada kebijakan pemekaran Provinsi dan juga dapat diakomodir pemekaran Kabupaten Kota yang sesuai dengan dokumen usulan pemekaran yang telah ada.

5. Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih RI di Papua menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada untuk tidak terhasut dengan berita berita yang berasal dari oknum atau pihak-pihak yang ingin memecah bela persatuan dan kesatuan anak bangsa dan Memohon kepada pihak Polri lndonesia, untuk bertindak tegas melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih RI di Papua, mendukung sepenuhnya TNI dan Polri untuk mengejar dan menangkap Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang telah membuat jatuhnya Korban dari pihak sipil maupun TNI- Polri.

7. Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih RI di Papua, mendukung pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas pejabat atau siapapun pelaku atau siapapun yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana Otsus yang mengakibatkan kerugian Negara yang berimbas pada instabilitas di wilayah Papua.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya