Berita

Ketua DPC PDIP Kendal, Akhmad Suyutui usai jalani pemeriksaan di KPK/RMOL

Hukum

Sempat Terima Dari Juliari Batubara, KPK Dalami Pengembalian Uang Oleh Ketua DPC PDIP Kendal

JUMAT, 19 FEBRUARI 2021 | 20:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Politisi PDIP, Akhmat Suyuti yang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal diduga menerima uang dari Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Suyuti yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal dari PDIP sebagai saksi untuk tersangka Juliari Dkk, Jumat (19/2).

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, saksi Suyuti sempat mengembalikan uang melalui perantara yang diduga diterima oleh Juliari.


Akan tetapi, Ali tidak menyebutkan siapa sosok perantara tersebut.

"Didalami pengetahuannya terkait dengan adanya pengembalian sejumlah uang oleh saksi yang diduga diterima dari tersangka JPB melalui perantaraan pihak lain," kata Ali kepada wartawan, Jumat malam (19/2).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, Suyuti diperiksa penyidik kurang dari dua jam lamanya. Sejak pukul 13.11 WIB hingga pukul 14.54 WIB.

Kepada wartawan, Suyuti yang mengenakan kemeja batik warna hitam cokelat dengan mengenakan masker medis warna hijau ini irit bicara saat ditanyakan beberapa pertanyaan oleh wartawan.

Suyuti tidak menjelaskan terkait materi pemeriksaan yang telah dijalankannya hari ini untuk tersangka Matheus Joko Santoso (MJS) selalu pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Saat disinggung soal politisi PDIP yaitu Ihsan Yunus dan Herman Herry, Suyuti membantah diperiksa keterkaitan itu.

"Enggak," singkat Suyuti.

Selain itu, Suyuti membantah adanya pengadaan bansos di wilayah Kabupaten Kendal. Dimana, Suyuti juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal dari PDIP.

"Gak ada gak ada," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya