Berita

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej/Net

Politik

Semprot Wamenkumham, Politisi PAN: Mending Jadi Pengamat Saja, Jangan Intervensi Hukum

KAMIS, 18 FEBRUARI 2021 | 00:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej soal hukum mati untuk Juliari Batubara dan Edhy Prabowo sama saja sebagai bentuk intervesi proses hukum yang masih berjalan.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Syarifuddin Sudding, pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut tidak pantas mengingat posisinya sebagai pejabat di kabinet pemerintah.

“Sungguh sangat tidak elegan yah, dalam posisi sebagai Wamenkumham memberikan suatu statement seperti itu,” kata Sudding kepada wartawan, Rabu (17/2).


Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, pernyataan Edward, sama saja mengintervensi proses peradilan yang sedang dijalani Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bansos Covid-19 dan Edhy Prabowo dalam kasus suap ekspor benih lobster.

“Ini sangat memengaruhi proses pro justisia kasus yang sementara berlangsung, yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Apalagi posisinya sebagai Wamenkumham,” tegasnya.

Sudding mengatakan, Edward seharusnya bisa memosisikan dirinya sebagai pemerintah yang tidak boleh sembarangan dalam memberikan komentar dan bukan lagi sebagai pengamat hukum.

“Kalau dia masih melontarkan ucapan seperti itu, lebih baik dia jadi pengamat untuk dapat memberikan statement dan argumentasi tidak sebagai posisi Wamenkumham karena itu bisa sangat berpengaruh,” katanya.

“Jadi saya berharap agar yang bersangkutan berhati-hati mengeluarkan statement seperti itu. Sangat tidak pantas sebagai pejabat publik,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya