Berita

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti/RMOL

Hukum

Skandal Kekuasaan, Haris Rusly Moti: Masa Mega Korupsi Jiwasraya, Asabri Dan BPJS Tak Libatkan Penguasa Istana?

RABU, 17 FEBRUARI 2021 | 15:46 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti menyatakan bahwa beberapa kasus megakorupsi di beberapa lembaga seperi BPJS Ketenagakerjaan, Asabri dan Jiwasraya merupakan perampokan uang negara.

Analisa Haris, sangat tidak mungkin jika mega korupsi yang diduga terjadi dari rezim ke rezim tidak melibatkan penguasa.

Ia menduga Kejaksaan Agung dalam menangani berbagai kasus itu terkesan melokalisir agar pelaku tidak menjerat penguasa.


"Masa mega skandal Jiwasraya, Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan tak melibatkan diantara para penguasa Istana? Kejagung sepertinya melokalisir kasus agar tak melilit penguasa," demikian kata Haris dalam cuitan di laman Twitter pribadinya, Rabu (17/2).

Lebih lanjut Haris mengatakan, kasus dugaan mega korupsi itu merupakan skandal kekuasaan.

Ia menyebutkan, bahwa dana BPJS Ketenagakerjaan merupakan dana buruh miskin di pabrik sudah seharunsya diperuntukkan bagi kesejahteraan buruh.

Apalagi dana Asabri adalah dana prajurit yang siap mati dalam membela negara.

"Ini adalag skandal kekuasaan! Mantan Meneg BUMN Rini Soemarno yang pernah laporkan kasus Asabri harus diperiksa kembali untuk ungkap siapa penguasa di balik Heru Hidayat, Benny Tjokro dan Harry Praseyo," demikian kata Haris.

Kejagung sedang mengusut kasus dugaan mega korupsi di beberapa BUMN. Ditengarai negara dirugikan puluhan triliun dengan rincian BPJS Ketenagakerjaan Rp 20 triliun, Jiwasraya Rp 30 triliun dan ASABRI Rp 23 triliun.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya