Berita

Bupati Sampang, Slamet Junaidi/RMOLJatim

Nusantara

Mereformasi Birokrasi, Cerita Bupati Sampang Bersihkan Pungutan Pelayanan Dan Kembangkan Potensi Desanya

SELASA, 16 FEBRUARI 2021 | 22:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Banyak Kepala Daerah yang berusaha melakukan reformasi birokrasi untuk mencapai target kerja politiknya memenuhi janji pada rakyat.

Salah satunya dilakukan oleh Bupati Sampang, Slamet Junaidi.

Saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJatim, ia mengatakan melakukan berbagai terobosan untuk memajukan wilayahnya. Selain itu, ia juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Cerita politisi Nasdem itu, selain mereformasi birokrasi, ia juga fokus membantu petani dan memaksimalkan potensi wisata yang ada di pedesaan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, dia selalu berkomitmen menempatkan anak buahnya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

"Di awal itu bagaimana bisa mereformasi birokrasi karena satu daerah mesinnya di birokrasi. Karena itu pertama kita melakukan mutasi sesuai dengan kapasitasnya," kata pria yang akrab disapa Haji Idi itu saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJatim sesaat lalu, Selasa (16/2).

Sejak menjabat, pria yang juga berlatar belakang pengusaha itu selalu mengharamkan jual beli jabatan.

Bahkan, ditegaskan Haji Idi, untuk menduduki jabatan di eselon dua, dirinya mewajibkan seorang calon kepala OPD untuk menyiapkan lima inovasi program untuk menyejahterakan rakyat.

Hal itu dia berlakukan sebagai syarat mutkak dan tidak bisa ditawar.

"Alhamdulillah birokrasi kita sudah jalan. Bagi kita selalu mengajak lari dan yang gak mau, kita amputasi. Sama dengan ilmu kedokteran, birokrasi itu sama dengan organ satu kesatuan, jika ada salah satu organ yang sakit, diobati dulu, kalau tidak sembuh ya harus diamputasi," tambahnya.

Semua terobosan tersebut ternyata membuahkan hasil. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun menjadi singkat.

Keberhasilan itu dia contohkan dalam proses pengurusan KTP. Setiap warga Sampang yang mengurusi administrasi kependudukan dasar seperti KTP hanya dilakukan beberapa jam saja.

Tak cukup di situ, Haji idi membersihkan praktik pengutan kepada masyarakat.

"Alhamdulillah sudah selesai semua tetapi ada jabatan eselon dua yang masih Plt karena memang belum ada yang meyakinkan saya. Kalau dulu mengurus KTP bayar seratus ribu dan sekarang free, tidak ada cerita itu," jelasnya.

Selain melakukan reformasi birokrasi, mantan anggota DPR RI itu juga konsen untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, lewat Bumdes.

Salah satu yang dilakukan adalah mengembangkan sektor pariwisata di pedesaan.

"Kita kumpulkan camat dan desa di daerah kami. Kita motivasi untuk mereka beruasaha. Karena desa harus mandiri secara keseluruhan," jelasnya.

Dia mengatakan, banyak potensi yang bisa dikembangkan di kabupaten Sampang. Dalam sektor perikanan, ada potensi budidaya udang vaname dan kepiting yang bisa dikembangkan oleh masyarakat.

Disamping itu, dalam sektor pertanian, kata Slamet Junaidi, wilayahnya punya produk unggulan melon love yang menjadi andalan di wilayahnya.

"Banyak ya. Ada budidaya kepiting, udang vaname dan kalau kita punya brand salah satunya melon love yang sudah masuk ke luar daerah seperti DKI Jakarta," tambahnya.

Slamet Djunaidi selalu memberikan bantuan bibit dan modal bagi masyarakat pedesaan. Sehingga, nasib petani pun bisa membaik dan meningkatkan PAD Sampang.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya