Berita

Bupati Sampang, Slamet Junaidi/RMOLJatim

Nusantara

Mereformasi Birokrasi, Cerita Bupati Sampang Bersihkan Pungutan Pelayanan Dan Kembangkan Potensi Desanya

SELASA, 16 FEBRUARI 2021 | 22:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Banyak Kepala Daerah yang berusaha melakukan reformasi birokrasi untuk mencapai target kerja politiknya memenuhi janji pada rakyat.

Salah satunya dilakukan oleh Bupati Sampang, Slamet Junaidi.

Saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJatim, ia mengatakan melakukan berbagai terobosan untuk memajukan wilayahnya. Selain itu, ia juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Cerita politisi Nasdem itu, selain mereformasi birokrasi, ia juga fokus membantu petani dan memaksimalkan potensi wisata yang ada di pedesaan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, dia selalu berkomitmen menempatkan anak buahnya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

"Di awal itu bagaimana bisa mereformasi birokrasi karena satu daerah mesinnya di birokrasi. Karena itu pertama kita melakukan mutasi sesuai dengan kapasitasnya," kata pria yang akrab disapa Haji Idi itu saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJatim sesaat lalu, Selasa (16/2).

Sejak menjabat, pria yang juga berlatar belakang pengusaha itu selalu mengharamkan jual beli jabatan.

Bahkan, ditegaskan Haji Idi, untuk menduduki jabatan di eselon dua, dirinya mewajibkan seorang calon kepala OPD untuk menyiapkan lima inovasi program untuk menyejahterakan rakyat.

Hal itu dia berlakukan sebagai syarat mutkak dan tidak bisa ditawar.

"Alhamdulillah birokrasi kita sudah jalan. Bagi kita selalu mengajak lari dan yang gak mau, kita amputasi. Sama dengan ilmu kedokteran, birokrasi itu sama dengan organ satu kesatuan, jika ada salah satu organ yang sakit, diobati dulu, kalau tidak sembuh ya harus diamputasi," tambahnya.

Semua terobosan tersebut ternyata membuahkan hasil. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun menjadi singkat.

Keberhasilan itu dia contohkan dalam proses pengurusan KTP. Setiap warga Sampang yang mengurusi administrasi kependudukan dasar seperti KTP hanya dilakukan beberapa jam saja.

Tak cukup di situ, Haji idi membersihkan praktik pengutan kepada masyarakat.

"Alhamdulillah sudah selesai semua tetapi ada jabatan eselon dua yang masih Plt karena memang belum ada yang meyakinkan saya. Kalau dulu mengurus KTP bayar seratus ribu dan sekarang free, tidak ada cerita itu," jelasnya.

Selain melakukan reformasi birokrasi, mantan anggota DPR RI itu juga konsen untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, lewat Bumdes.

Salah satu yang dilakukan adalah mengembangkan sektor pariwisata di pedesaan.

"Kita kumpulkan camat dan desa di daerah kami. Kita motivasi untuk mereka beruasaha. Karena desa harus mandiri secara keseluruhan," jelasnya.

Dia mengatakan, banyak potensi yang bisa dikembangkan di kabupaten Sampang. Dalam sektor perikanan, ada potensi budidaya udang vaname dan kepiting yang bisa dikembangkan oleh masyarakat.

Disamping itu, dalam sektor pertanian, kata Slamet Junaidi, wilayahnya punya produk unggulan melon love yang menjadi andalan di wilayahnya.

"Banyak ya. Ada budidaya kepiting, udang vaname dan kalau kita punya brand salah satunya melon love yang sudah masuk ke luar daerah seperti DKI Jakarta," tambahnya.

Slamet Djunaidi selalu memberikan bantuan bibit dan modal bagi masyarakat pedesaan. Sehingga, nasib petani pun bisa membaik dan meningkatkan PAD Sampang.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya