Berita

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti/Net

Politik

Aktivis Desak Fraksi Pendukung Senapas Dengan Jokowi, Segera Revisi UU ITE

SELASA, 16 FEBRUARI 2021 | 01:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membuka peluang untuk meminta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi harus segera direspons oleh DPR RI.

Hal tersebut disampaikan aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti menanggapi wacana presiden yang disampaikan dalam rapat bersama pimpinan TNI/Polri di Istana Negara itu.

Secara khusus, Haris Rusly meminta partai politik pendukung pemerintah satu napas dengan Presiden Joko Widodo terkait UU ITE yang belakangan banyak menimbulkan pro dan kontra.


"Saya mendesak seluruh fraksi DPR pendukung pemerintahan Jokowi segera berinisiatif untuk mengajukan revisi terhadap UU ITE," kata Haris Rusly di akun Twitternya, Senin (15/2).

Dukungan dari mayoritas fraksi di DPR RI itu penting mengingat saat ini, publik banyak yang tidak puas dengan penerapan pasal-pasal karet yang tercantum dalam UU 1/2008 itu. Suara publik patut didengar pemerintah dan DPR RI lantaran Indonesia menganut sistem demokrasi.

"Indonesia bukan Myanmar," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya