Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana Yusuf: Tidak Jelas Indikator Kerjanya, Mestinya Anggaran Influencer Disetop

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 13:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aktivitas buzzer yang diindikasikan menyokong pemerintahan Joko Widodo kembali mendapatkan sorotan publik.

Angggota DPR PKS Almuzammil Yusuf merujuk data ICW yang mengungkapkan adanya temuan anggaran senilai Rp 90 miliar lebih diperuntukkan bagi influencer.

Kuat dugaan anggaran fantastis itu juga dialokasikan untuk kelompok buzzer yang menjadi salah satu unsur influencer.


Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf mengatakan, sudah seharusnya negara menghentikan anggaran itu karena tidak jelas siapa influencer yang menjadi sasaran program.

Apalagi, produk kerja para influencer tersebut hingga saat ini belum jelas apa yang telah dikerjakan.

"Mestinya negara harus setop anggaran ini karena tidak efektif karena tidak jelas siapa influencernya dan apa indikator kinerjanya," demikian kata Gde Siriana kepaa Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/2).

Analisa Gde, jika pada influencer hanya menjadi kelompok yang membenarkan dan mendukung kebijakan penguasa maka dampaknya tak akan mampu membangun kepercayaan publik.

Situasi saat ini, dijelaskan Gde, masyarakat sudah cerdas dalam membedakan mana yang menjadi kondisi objektif lapangan dengan yang disampaikan oleh pemerintah.

"Di sisi lain buzzer yang diyakini masyarakat sebagai bagian dari influencer ini justru menimbulkan banyak perselisihan dan keonaran dengan serangan-serangan kepada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah," pungkas Gde.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya