Pelapor Khusus PBB untuk HAM, Alena Douhan/Net
Tindakan koersif sepihak berdampak negatif pada pemenuhan hak asasi manusia. Hal itu bisa terlihat dari bagaimana Venezuela harus menjalani kehidupannya di bawah sanksi AS. Untuk itu, Pelapor Khusus PBB untuk HAM, Alena Douhan, mendesak Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara lain untuk segera mencabut sanksi sepihak yang dijatuhkan terhadap negara itu.
Douhan mengatakan sanksi telah memperburuk bencana yang sudah ada sebelumnya. Selama kunjungan dua minggu ke Republik Bolivarian Venezuela, ia banyak melihat efek yang menghancurkan pada seluruh penduduk Venezuela. Krisis ekonomi, krisis kemanusiaan dan pembangunan, kemiskinan ekstrim, dan lainnya.
Kunjungan Douhan pada 1 hingga 12 Februari 2021 itu adalah untuk mengevaluasi dampak blokade Amerika Serikat terhadap masyarakat Venezuela.
“Efek merusak dari sanksi yang diberlakukan berlipat ganda, berdampak buruk pada sektor publik dan swasta, pada warga Venezuela, serta organisasi non-pemerintah," kata Douhan, seperti dikutip dari dikutip dari laman resmi PBB.
Douhan menyoroti bahwa tindakan sepihak yang diterapkan terhadap Venezuela, institusi dan asetnya di luar negeri, telah melanggar hukum internasional.
Ia mengatakan, kurangnya sarana dan prasarana pada akhirnya membuat tertutupnya peluang ekonomi.
"Suku cadang, listrik, air, bahan bakar, gas, makanan dan obat-obatan, kurangnya tenaga kerja berkualitas -di antaranya telah meninggalkan negara untuk mendapatkan peluang ekonomi yang lebih baik-, kemudian terbatasnya tenaga medis, insinyur, guru, profesor, hakim dan polisi, itu semua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap semua kategori hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, atas makanan, kesehatan dan pembangunan," urai Douhan.
Ia mengatakan, selama kunjungannya ke Venezuela ia melakukan pertemuan kepada masyarakat luas untuk mendengarkan semua hal yang perlu ia ketahui. Termasuk kepada pejabat pemerintah, diplomat, lembaga internasional, pemimpin oposisi, organisasi non-pemerintah, dan semua kalangan.
Venezuela telah hidup dalam kesusahan sejak sanksi pertama kali dijatuhkan pada tahun 2005 dan semakin diperkuat pada 2015 hingga saat ini.
Douhan menekankan bahwa tindakan sepihak hanya legal jika diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB, atau digunakan sebagai tindakan balasan, atau tidak melanggar kewajiban Negara, dan tidak melanggar hak asasi manusia.
Ia pun meminta negara-negara untuk mematuhi prinsip dan norma hukum internasional dan mengingatkan mereka bahwa masalah kemanusiaan harus selalu diperhatikan dengan saling menghormati, solidaritas, kerja sama dan multilateralisme.
Douhan berencana menerbitkan laporan lengkap tentang misinya pada September 2021.
