Berita

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin/Net

Politik

Dituding Radikal, YTI Pamerkan Seabrek Sepak Terjang Din Syamsuddin Dalam Perdamaian Dunia

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 03:13 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pelaporan terhadap Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan dalih radikal merupakan tindakan berlebihan dan sangat tendensius.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Tonggak Indonesia (YTI), Masmulyadi setelah mencermati laporan oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB).

“Saat ini sedikit-sedikit orang saling melaporkan, padahal sepele yaitu perbedaan pandangan dan sikap politik. Termasuk pelaporan Pak Din,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (12/2).


Sikap lapor-melapor tersebut sama saja makin menurunkan kualitas demokrasi. Padahal, perbedaan pandangan adalah hal biasa dalam kehidupan politik dan demokrasi dan baiknya diselesaikan melalui proses dialog dan saling menyapa.

“Terlalu berlebihan jika kebiasaan saling melapor ini diteruskan dan semakin memperburuk kualitas demokrasi kita. Sebagai orang timur, mestinya yang dikedepankan itu dialog dan saling berkomunikasi agar persoalannya selesai," jelas Masmulyadi.

Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2006-2008 ini memandang, laporan GAR ITB adalah tindakan gegabah dan mencerminkan ketidakpahaman terhadap pikiran-pikiran Din Syamsuddin.

Padahal, Din Syamsuddin adalah tokoh perdamaian yang sudah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan. Mulai dari World Conference on Religions for Peace (WCRP), aktif dalam misi perdamaian di Filipina Selatan sebagai member of International Contact Group for Peace (ICG) serta Rohingnya, Presiden Asia Committee on Religions for Peace (ACRP) serta penggagas Islam Wasathiyah.

“Mungkin mereka belum kenal Pak Din, sehingga menuduhnya radikal karena berbeda pendapat," tutupnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya