Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin/Net
Pelaporan terhadap Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan dalih radikal merupakan tindakan berlebihan dan sangat tendensius.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Tonggak Indonesia (YTI), Masmulyadi setelah mencermati laporan oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB).
“Saat ini sedikit-sedikit orang saling melaporkan, padahal sepele yaitu perbedaan pandangan dan sikap politik. Termasuk pelaporan Pak Din,†ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (12/2).
Sikap lapor-melapor tersebut sama saja makin menurunkan kualitas demokrasi. Padahal, perbedaan pandangan adalah hal biasa dalam kehidupan politik dan demokrasi dan baiknya diselesaikan melalui proses dialog dan saling menyapa.
“Terlalu berlebihan jika kebiasaan saling melapor ini diteruskan dan semakin memperburuk kualitas demokrasi kita. Sebagai orang timur, mestinya yang dikedepankan itu dialog dan saling berkomunikasi agar persoalannya selesai," jelas Masmulyadi.
Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2006-2008 ini memandang, laporan GAR ITB adalah tindakan gegabah dan mencerminkan ketidakpahaman terhadap pikiran-pikiran Din Syamsuddin.
Padahal, Din Syamsuddin adalah tokoh perdamaian yang sudah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan. Mulai dari World Conference on Religions for Peace (WCRP), aktif dalam misi perdamaian di Filipina Selatan sebagai member of International Contact Group for Peace (ICG) serta Rohingnya, Presiden Asia Committee on Religions for Peace (ACRP) serta penggagas Islam Wasathiyah.
“Mungkin mereka belum kenal Pak Din, sehingga menuduhnya radikal karena berbeda pendapat," tutupnya.
