Berita

Prof Din Syamsuddin/Net

Politik

Prof Din Dilaporkan, Said Didu: Praktik Setelah Pemerintah Ngaku Butuh Kritik?

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 00:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Laporan tuduhan radikalisme terhadap Prof Din Syamsuddin Menjadi polemik di tengah masyarakat.

Terlebih laporan yang dilayangkan alumni Institute Teknologi Bandung yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) mencuat tak lama setelah pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan masyarakat memberi kritikan.

"Setelah ada pernyataan bahwa pemerintah butuh kritik, inikah praktiknya?" kata mantan Sekretaris BUMN, Said Didu di akun Twitternya, Jumat (12/2).

Tak hanya Said Didu, sejumlah tokoh lain juga menyoroti laporan GAR ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tersebut.

Seperti disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Marsudi Syuhud yang mengaku belum bisa menemukan contoh kongkret yang menggambarkan Prof Din seorang radikal seperti yang dituduhkan.

"Sampai detik ini saya belum bisa menemukan contoh kongkret yang menggambarkan beliau (Din Syamsuddin) adalah seorang yang radikal dalam bahasa lain 'tathoruf' sebagaimana gambaran pikiran kita ketika diarahkan kepada sebuah kelompok yang 'disetempel' radikal pada umumnya," kata KH Marsudi Syuhud kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Pun demikian disampaikan Gurubesar Sejarah, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra. Ia menilai tuduhan yang disematkan kepada Din aneh dan cenderung mengada-ada.

"(Pelaporan) adalah absurd, tidak masuk akal jika Prof Din Syamsuddin dilaporkan sebagai radikal, jelas mengada-ada," tegas Prof Azyumardi Azra.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya