Berita

Prof Din Syamsuddin/Net

Politik

Prof Din Dilaporkan, Said Didu: Praktik Setelah Pemerintah Ngaku Butuh Kritik?

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 00:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Laporan tuduhan radikalisme terhadap Prof Din Syamsuddin Menjadi polemik di tengah masyarakat.

Terlebih laporan yang dilayangkan alumni Institute Teknologi Bandung yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) mencuat tak lama setelah pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan masyarakat memberi kritikan.

"Setelah ada pernyataan bahwa pemerintah butuh kritik, inikah praktiknya?" kata mantan Sekretaris BUMN, Said Didu di akun Twitternya, Jumat (12/2).


Tak hanya Said Didu, sejumlah tokoh lain juga menyoroti laporan GAR ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tersebut.

Seperti disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Marsudi Syuhud yang mengaku belum bisa menemukan contoh kongkret yang menggambarkan Prof Din seorang radikal seperti yang dituduhkan.

"Sampai detik ini saya belum bisa menemukan contoh kongkret yang menggambarkan beliau (Din Syamsuddin) adalah seorang yang radikal dalam bahasa lain 'tathoruf' sebagaimana gambaran pikiran kita ketika diarahkan kepada sebuah kelompok yang 'disetempel' radikal pada umumnya," kata KH Marsudi Syuhud kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Pun demikian disampaikan Gurubesar Sejarah, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra. Ia menilai tuduhan yang disematkan kepada Din aneh dan cenderung mengada-ada.

"(Pelaporan) adalah absurd, tidak masuk akal jika Prof Din Syamsuddin dilaporkan sebagai radikal, jelas mengada-ada," tegas Prof Azyumardi Azra.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya