Berita

Prof Din Syamsuddin/Net

Politik

Prof Din Dilaporkan, Said Didu: Praktik Setelah Pemerintah Ngaku Butuh Kritik?

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 00:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Laporan tuduhan radikalisme terhadap Prof Din Syamsuddin Menjadi polemik di tengah masyarakat.

Terlebih laporan yang dilayangkan alumni Institute Teknologi Bandung yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) mencuat tak lama setelah pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan masyarakat memberi kritikan.

"Setelah ada pernyataan bahwa pemerintah butuh kritik, inikah praktiknya?" kata mantan Sekretaris BUMN, Said Didu di akun Twitternya, Jumat (12/2).


Tak hanya Said Didu, sejumlah tokoh lain juga menyoroti laporan GAR ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tersebut.

Seperti disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Marsudi Syuhud yang mengaku belum bisa menemukan contoh kongkret yang menggambarkan Prof Din seorang radikal seperti yang dituduhkan.

"Sampai detik ini saya belum bisa menemukan contoh kongkret yang menggambarkan beliau (Din Syamsuddin) adalah seorang yang radikal dalam bahasa lain 'tathoruf' sebagaimana gambaran pikiran kita ketika diarahkan kepada sebuah kelompok yang 'disetempel' radikal pada umumnya," kata KH Marsudi Syuhud kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Pun demikian disampaikan Gurubesar Sejarah, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra. Ia menilai tuduhan yang disematkan kepada Din aneh dan cenderung mengada-ada.

"(Pelaporan) adalah absurd, tidak masuk akal jika Prof Din Syamsuddin dilaporkan sebagai radikal, jelas mengada-ada," tegas Prof Azyumardi Azra.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya