Andrianto Tantang Pramono Anung Debat Terbuka Soal Pernyataan Jokowi

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan publik mengkritik pemerintah dianggap bertolak belakang dengan fakta yang ada saat ini.

Respons masyarakat pun makin keras setelah pernyataan Jokowi itu dipertegas oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

"Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta," ujar Presidium Gerakan Pro Demokrasi Indonesia, Andrianto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/2).

Andrianto pun membeberkan banyaknya para pengkritik yang langsung berhadapan dengan hukum di rezim Jokowi.

"Yang lampau, Rahmawati Soekarnoputri yang tersangka makar tahun 2016 sampai hari ini statusnya masih tersangka. Hatta Taliwang, Sri Bintang Pamungkas, Eggi Sudjana, dan ratusan demontrans mulai peristiwa Bawaslu Mei 2019, tolak revisi UU KPK September 2019, hingga yang terakhir tolak UU Omnibus Law Oktober 2020," beber Andrianto.

Mereka yang bergerak mengkritik pemerintah atas peristiwa itu, kata Andrianto, semua ditangkap, ditahan, dan disidangkan.

"Seperti Akbar dan Jalih Pitung dihukum satu tahun, tapi lebih banyak lagi yang ditahan namun tidak disidangkan. Yang paling krusial ketika icon aktivis Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat hari ini sudah disidangkan karena kritik soal UU Omnibus Law lewat Twitter," terang Andrianto.

Apalagi, Syahganda dan Jumhur sudah empat bulan lamanya ditahan di Rutan Bareskrim Polri dengan pembatasan ketat. Sehingga sulit dikunjungi oleh keluarga maupun tim kuasa hukumnya.

"Cuma ngetwit harus dipenjara. Padahal kontribusi duo ini yang pernah dibui era Orba ikut lahirkan reformasi," tutur Andrianto.

Dengan demikian, Andrianto secara terbuka dan tegas menantang Pramono Anung untuk berdebat soal pernyataan kritik yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

"Maka itu saya menantang debat terbuka Pramono Anung yang eks aktivis ITB. Silakan waktu dan tempat kita sesuaikan. Janganlah karena ketakutanmu terhadap suara kritis oposan maka membuatmu berlaku tidak adil," pungkasnya.