Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Tak Punya Riwayat Membangkang, Parpol Putar Balik Tolak Revisi UU Pemilu Karena Loyal Pada Jokowi

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 03:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap balik kanan partai politik anggota koalisi pemerintahan Jokowi yang menolak revisi UU Pemilu lebih disebabkan karena loyalitas pada Presiden Joko Widodo.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat dinihari (12/2).

Selama ini Adi mengamati partai politik yang menjadi anggota koalisi Kabinet Indonesia Maju tidak pernah membangkang pada kemauan politik Jokowi.


"Satu-satunya faktor yang bisa dijelaskan adalah loyalitas parpol terhadap presiden. Itu saja titik. Parpol koalisi tak punya riwayat membangkang kehendak Jokowi," demikian kata Adi Kantor Berita Politik RMOL.

Adi mengaku heran mengapa partai politik tidak melakukan manuver. Padahal, sikap putar balik parpol yang menyepakati membatalkan revisi UU Pemilu akan mengakibatkan kerugian.

"Padahal kalau UU Pemilu tak direvisi ada parpol koalisi yang diuntungkan dan dirugikan," demikian kata Adi.

Awalnya Komisi II DPR sepakat melakukan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu. Kesepakatan untuk revisi itu kemudian dilanjutkan di Badan legislasi.

Sikap parpol berubah usai PPP dan PKB yang kemudian menolak. Penolakan secara beramai-ramai dilakukan PDIP, Golkar, Gerindra dan PAN usai pertemuan politik Jokowi dengan petinggi parpol di Istana.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya