Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Tak Punya Riwayat Membangkang, Parpol Putar Balik Tolak Revisi UU Pemilu Karena Loyal Pada Jokowi

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 03:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap balik kanan partai politik anggota koalisi pemerintahan Jokowi yang menolak revisi UU Pemilu lebih disebabkan karena loyalitas pada Presiden Joko Widodo.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat dinihari (12/2).

Selama ini Adi mengamati partai politik yang menjadi anggota koalisi Kabinet Indonesia Maju tidak pernah membangkang pada kemauan politik Jokowi.


"Satu-satunya faktor yang bisa dijelaskan adalah loyalitas parpol terhadap presiden. Itu saja titik. Parpol koalisi tak punya riwayat membangkang kehendak Jokowi," demikian kata Adi Kantor Berita Politik RMOL.

Adi mengaku heran mengapa partai politik tidak melakukan manuver. Padahal, sikap putar balik parpol yang menyepakati membatalkan revisi UU Pemilu akan mengakibatkan kerugian.

"Padahal kalau UU Pemilu tak direvisi ada parpol koalisi yang diuntungkan dan dirugikan," demikian kata Adi.

Awalnya Komisi II DPR sepakat melakukan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu. Kesepakatan untuk revisi itu kemudian dilanjutkan di Badan legislasi.

Sikap parpol berubah usai PPP dan PKB yang kemudian menolak. Penolakan secara beramai-ramai dilakukan PDIP, Golkar, Gerindra dan PAN usai pertemuan politik Jokowi dengan petinggi parpol di Istana.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya