Berita

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo/Net

Nusantara

Tangani Masalah Jalan Rusak, Khofifah Disarankan Tiru Cara Ganjar Pranowo

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 03:03 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disarankan menirukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menyelesaikan masalah jalan rusak.

Saran itu disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur Suyatmi Priasmoro.

Suyatmi mengatakan, Ganjar kerap langsung menindaklanjuti setiap mendengar masalah jalan rusak. Dengan demikian, aktivitas masyarakat pun tidak terganggu.


"Tiap tahun mintanya itu (tindaklanjut atau pencegahan). Ketika mendengar jalan rusak harus tahu apa yang dilakukan. Ada tidak tindaklanjutnya, sampeyan (jurnalis) yang tahu," kata Suyatmi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (12/2).

Menurut politisi asal Partai Nasdem itu, dirinya mempertanyakan instansi yang bertanggung jawab ketika ada bencana.

Dengan begitu, bisa diantisipasi dan penanggulangan saat suatu daerah terjadi bencana.

"Umpama di sana longsor itu tanggung jawab siapa? Adakah intansi yang bertanggung jawab atau tidak ada instansi," tandasnya.

Suyatmi tidak ingin Pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat saling lempar kewenangan untuk mengatasi bencana.

Kata Suyatmi, perlu manajemen pengendalian seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Dengan hal itu, Suyatmi mengatakan manajemen pengendalian, bisa mengkoordinasikan ke daerah yang berwenang.

Ia mencontohkan, jalan yang rusak milik nasional, maka bisa koordinasi dengan pemerintah pusat agar segera ditangani.

"Ada upaya pengendalian, tidak peduli itu jalan nasional atau provinsi. Jadi hanya menyalurkan, oh ini jalan nasional, hubungi pusat kalau jalanmu rusak. Jadi manajemen pengendalian kaya di Jateng dilakukan Pak Ganjar," paparnya.

Politisi yang berangkat daru dapil Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Ngawi itu menegaskan, masyarakat sebenarnya tidak butuh informasi bahwa jalan yang rusak milik kabupaten/provinsi/pusat.

Pandangan Suyati, idealnya Pemerintah Provinsi diharapkan menjadi koordinator.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Prabowo Tetap Hadiri Peluncuran Buku Bahlil Meski Sedang Flu

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:26

KPK Panggil Pengelola Wisma Atlet Buntut Kasus Korupsi Bea Cukai

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:23

Sudaryono Diyakini Mampu Benahi Tata Kelola Program MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:20

Jangan Cepat Puas, Pengangguran Turun tapi Kualitas Pekerjaan Masih jadi PR

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:14

KPK Panggil Petinggi PAN Rejang Lebong di Pengembangan Kasus Bengkulu

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:04

Belum Ada Rencana Reshuffle, Istana Utamakan Isi Jabatan yang Kosong

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:54

BPK: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir, Tata Kelola Harus Terus Diperkuat

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:42

Spoiler One Piece Chapter 1190: Duel Gaban vs Imu Memanas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:22

Istana Benarkan Destry Damayanti Masuk Bursa Gubernur BI

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:17

Daftar Harga Pertamax Terbaru di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya