Berita

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo/Net

Nusantara

Tangani Masalah Jalan Rusak, Khofifah Disarankan Tiru Cara Ganjar Pranowo

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 03:03 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disarankan menirukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menyelesaikan masalah jalan rusak.

Saran itu disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur Suyatmi Priasmoro.

Suyatmi mengatakan, Ganjar kerap langsung menindaklanjuti setiap mendengar masalah jalan rusak. Dengan demikian, aktivitas masyarakat pun tidak terganggu.


"Tiap tahun mintanya itu (tindaklanjut atau pencegahan). Ketika mendengar jalan rusak harus tahu apa yang dilakukan. Ada tidak tindaklanjutnya, sampeyan (jurnalis) yang tahu," kata Suyatmi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (12/2).

Menurut politisi asal Partai Nasdem itu, dirinya mempertanyakan instansi yang bertanggung jawab ketika ada bencana.

Dengan begitu, bisa diantisipasi dan penanggulangan saat suatu daerah terjadi bencana.

"Umpama di sana longsor itu tanggung jawab siapa? Adakah intansi yang bertanggung jawab atau tidak ada instansi," tandasnya.

Suyatmi tidak ingin Pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat saling lempar kewenangan untuk mengatasi bencana.

Kata Suyatmi, perlu manajemen pengendalian seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Dengan hal itu, Suyatmi mengatakan manajemen pengendalian, bisa mengkoordinasikan ke daerah yang berwenang.

Ia mencontohkan, jalan yang rusak milik nasional, maka bisa koordinasi dengan pemerintah pusat agar segera ditangani.

"Ada upaya pengendalian, tidak peduli itu jalan nasional atau provinsi. Jadi hanya menyalurkan, oh ini jalan nasional, hubungi pusat kalau jalanmu rusak. Jadi manajemen pengendalian kaya di Jateng dilakukan Pak Ganjar," paparnya.

Politisi yang berangkat daru dapil Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Ngawi itu menegaskan, masyarakat sebenarnya tidak butuh informasi bahwa jalan yang rusak milik kabupaten/provinsi/pusat.

Pandangan Suyati, idealnya Pemerintah Provinsi diharapkan menjadi koordinator.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya