Berita

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo/Net

Nusantara

Tangani Masalah Jalan Rusak, Khofifah Disarankan Tiru Cara Ganjar Pranowo

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 03:03 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disarankan menirukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menyelesaikan masalah jalan rusak.

Saran itu disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur Suyatmi Priasmoro.

Suyatmi mengatakan, Ganjar kerap langsung menindaklanjuti setiap mendengar masalah jalan rusak. Dengan demikian, aktivitas masyarakat pun tidak terganggu.


"Tiap tahun mintanya itu (tindaklanjut atau pencegahan). Ketika mendengar jalan rusak harus tahu apa yang dilakukan. Ada tidak tindaklanjutnya, sampeyan (jurnalis) yang tahu," kata Suyatmi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (12/2).

Menurut politisi asal Partai Nasdem itu, dirinya mempertanyakan instansi yang bertanggung jawab ketika ada bencana.

Dengan begitu, bisa diantisipasi dan penanggulangan saat suatu daerah terjadi bencana.

"Umpama di sana longsor itu tanggung jawab siapa? Adakah intansi yang bertanggung jawab atau tidak ada instansi," tandasnya.

Suyatmi tidak ingin Pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat saling lempar kewenangan untuk mengatasi bencana.

Kata Suyatmi, perlu manajemen pengendalian seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Dengan hal itu, Suyatmi mengatakan manajemen pengendalian, bisa mengkoordinasikan ke daerah yang berwenang.

Ia mencontohkan, jalan yang rusak milik nasional, maka bisa koordinasi dengan pemerintah pusat agar segera ditangani.

"Ada upaya pengendalian, tidak peduli itu jalan nasional atau provinsi. Jadi hanya menyalurkan, oh ini jalan nasional, hubungi pusat kalau jalanmu rusak. Jadi manajemen pengendalian kaya di Jateng dilakukan Pak Ganjar," paparnya.

Politisi yang berangkat daru dapil Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Ngawi itu menegaskan, masyarakat sebenarnya tidak butuh informasi bahwa jalan yang rusak milik kabupaten/provinsi/pusat.

Pandangan Suyati, idealnya Pemerintah Provinsi diharapkan menjadi koordinator.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya