Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Politik

Hindari Penyelewengan, Ketua DPD RI Minta Senator Daerah Awasi Penyaluran CSR

KAMIS, 11 FEBRUARI 2021 | 18:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Senator diimbau turut mengawasi penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) oleh sebuah perusahaan di daerah agar tepat sasaran sebagai stimulus pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, pada dasarnya dana CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di mana tempat perusahaan tersebut berada.

"Dana CSR digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar dan peruntukannya diberikan berdasarkan skala prioritas yang diperlukan. Jadi saya minta anggota ikut melakukan pengawasan di dapilnya masing-masing agar CSR tepat sasaran," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis (11/2).


Mantan Ketua Kadin Jawa Timur ini menjelaskan, dana CSR diatur dalam Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Berdasarkan perda tersebut, perusahaan yang tak mau mengeluarkan dana CSR dapat diberikan sanksi.

"Jadi saya mengimbau kepada para senator di daerah pemilihan masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan perda dana CSR untuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar," jelas LaNyalla.

Hal tersebut disampaikan merespons penyerahan bantuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang dalam program CSR kepada Pemerintah Kota Malang. Penyerahan CSR tersebut merupakan salah satu bentuk program dukungan kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional.

Ada tiga program CSR yang diserahkan, yakni 25 unit gerobak buah untuk menunjang usaha produktif pedagang kaki lima, pembangunan gapura SMA Negeri 2 Malang, serta pembangunan Balai Pertemuan, Posyandu dan Pos Kamling RW VII, Kelurahan Sukoharjo, Klojen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya