Berita

Bukhori Yusuf (kedua dari kanan) saat meninjau lokasi yang terdampak banjir/Ist

Politik

Tinjau Banjir Semarang, Bukhori Yusuf: Pemerintah Harus Tuntaskan Persoalan Infrastruktur

RABU, 10 FEBRUARI 2021 | 23:55 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai lemahnya kesiapan infrastruktur sebagai penyebab terjadinya banjir yang meluas di Kota Semarang.

Secara rinci, ia mengurai persoalan infrastruktur tersebut dalam empat hal.

“Pertama, penyebab banjir di Semarang, tidak dipungkiri, salah satunya akibat pembangunan bong atau titik resapan di Semarang yang belum terealisasi,” ungkapnya selepas meninjau lokasi banjir di Kelurahan Banjarduwo Kecamatan Genuk Kota Semarang, Rabu (10/2/2021).


Politisi PKS ini menambahkan, saluran drainase di lingkungan masyarakat juga tidak sepenuhnya berjalan secara optimal.

Apalagi dari pantauan Bukhori, tidak semua saluran pembuangan air tersebut bermuara ke Banjir Kanal Barat akibat tersumbat sampah.

Akibatnya, hal itu menjadi faktor yang mendorong limpahan air hujan selama satu minggu terakhir menggenang cukup lama di permukaan dan tidak teralirkan ke muara yang semestinya.

“Kondisi geografis sebagian Kecamatan seperti Pedurungan, Genuk, dan Gayamsari berada di kawasan dataran rendah. Ini diperparah dengan aliran air yang tidak bisa terserap dan teralirkan dengan lancar akibat saluran drainase yang tidak bekerja baik,” tandasnya.  

Lebih lanjut, politisi dapil Jateng 1 ini juga menyoroti faktor lain seperti proyek normalisasi banjir kanal timur yang kurang efektif dalam mengantisipasi banjir serta proyek pembangunan tanggul laut Semarang-Demak yang belum kunjung selesai.

“Sejauh pengamatan saya di lapangan, bibir sungai masih dipenuhi tanah dan rumput liar sehingga terlihat seperti tidak terurus. Oleh karena itu, saya mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan segala persoalan infrastruktur yang belum tuntas," pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya