Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Hukum

Pakar: Survei LSI Membuktikan Presiden Jokowi Gagal Cegah Korupsi

RABU, 10 FEBRUARI 2021 | 11:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap dalam mengelola pemerintahan karena tingkat korupsi dua tahun terakhir meningkat.

Hal itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan bahwa tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat di periode kedua Jokowi.

"Hasil survei LSI menandakan kegagalan Jokowi dalam mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/2).


Karena kata Saiful, korupsi sendiri terjadi di lingkaran kekuasaan saat ini yang melibatkan orang-orang pilihan Jokowi di kabinet.

Yakni, politisi PDIP Juliari Peter Batubara saat menjabat Menteri Sosial, dan politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Itu pertanda kegagalan Jokowi sendiri yang dapat dianggap tidak mampu mengatasi korupsi," kata Saiful.

Sehingga, dengan adanya survei LSI yang menyatakan tingkat korupsi di era Jokowi semakin meningkat merupakan bagian dari parameter kegagalan pemerintah.

"Karena keberhasilan pemerintah itu salah satunya sejauh mana ia menjalankan prinsip good governance. Kalau ternyata korupsi makin merajalela, maka ya dapat dianggap Presiden gagal mengelola negara," sebut Saiful.

"Saya kira kalau dari banyak parameter selalu dianggap gagal, maka parameter mana yang akan dinilai berhasil? Saya kira jauh dari yang diharapkan," pungkasnya menambahkan.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis korupsi di Indonesia semakin meningkat selama dua tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo.

Opini publik yang disurvei, sebanyak 56 persen menyatakan korupsi meningkat. Selanjutnya, sebanyak 58 persen pelaku usaha dan pemuka bisnis menyatakan hal serupa.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya