Berita

Gurubesar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Saran Gurubesar UI, Indonesia Lakukan Backdoor Diplomacy Untuk Myanmar

RABU, 10 FEBRUARI 2021 | 11:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Situasi di Yangoon, Myanmar semakin memprihatinkan. Masyarakat yang berdemonstrasi menentang kudeta milter dibubarkan secara paksa.

Polisi dan militer dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi dan hal itu memakan korban dengan jumlah yang cukup banyak.

Gurubesar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyampaikan negara-negara di ASEAN tidak dapat berbuat hanyak melihat situasi di Myanmar. Hal ini lantaran ada prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara anggota.


“Meski demikian pemerintah Indonesia melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan keprihatinannya dan mengharapkan penyelesaian damai yang mengedepankan dialog,” ujar Hikmahanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/2).

Menurut rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini, langkah diplomasi Indonesia dengan menyampaikan keprihatinannya tentu jauh dari cukup agar kekerasan di Myanmar tidak terus berlanjut.

“Oleh karenanya, Indonesia sebagai sahabat Myanmar perlu melakukan upaya lebih dalam meredakan kekerasan yang mungkin bereskalasi. Salah satunya adalah pemerintah Indonesia perlu melakukan backdoor diplomacy,” katanya.

Backdoor diplomacy tersebut, kata Hikmahanto, dilakukan tidak menggunakan saluran formal, melainkan pendekatan informal melalui tokoh-tokoh berpengaruh di kedua negara.

“Indonesia perlu menyampaikan ke Myanmar bahwa di era saat ini penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sudah tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat internasional,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya