RAKYAT NTT, khususnya Manggarai Barat, selama beberapa bulan ini bangga dengan gebrakan institusi Kejaksaan Tinggi NTT (Kejati NTT).
Kebanggan itu tak lain karena Kejati NTT mengusut sengkarut persoalan tanah seluas 30 hektare yang terletak di Kerangan/Toro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo dengan nilai kerugian uang negara Rp 1,3 triliun.
Angka kerugian yang sangat fantastis. Kejaksaan berhasil mengamankan aset negara ini dari tangan para mafia tanah di Labuan Bajo.
Gebrakan penegakan hukum ini membawa angin perubahan untuk daerah Kabupaten Manggarai Barat yang masih dalam kategori daerah Kabupaten tertinggal. Padahal sumber daya alam tak kurang, apalagi potensi wisatanya yang sangat luar biasa dan sudah mendunia.
Gebrakan penegakan hukum ini membawa angin perubahan untuk daerah Kabupaten Manggarai Barat yang masih dalam kategori daerah Kabupaten tertinggal. Padahal sumber daya alam tak kurang, apalagi potensi wisatanya yang sangat luar biasa dan sudah mendunia.
Hanya potensi ini belum dinikmati oleh 263 ribu penduduk Manggarai Barat karena belum diolah sepenuhnya untuk menjadi nilai tambah ekonomi. Dalam hal ini tentu kita butuh investor untuk menanamkan modal di Labuan Bajo.
Namun, apakah mungkin investor tertarik mau menanamkan modal untuk buka usaha, sedangkan persoalan agraria belum tuntas?
Kejati NTT paling tidak sudah memberi jaminan, yaitu membereskan persoalan agraria dengan menjalankan fungsi penegakan hukum di daerah ini.
Untuk itu publik memberikan apresiasi atas gebrakan ini dan sangat berharap penegakan hukum terus berjalan dan dimulai dari pengusutan kasus lahan 30 ha yang sudah masuk dalam tahap persidangan.
Keberhasilan pengusutan lahan 30 ha dengan nilai kerugian Rp 1,3 triliun ini bukan tanpa visi dan komitmen dari pimpinan Kejati NTT, Dr Yulianto SH, MH. Visi dan komitmen itu adalah berantas korupsi di seluruh NTT. Maka untuk menjalankan visinya, Yulianto menunjuk personalia yang punya komitmen yang sama dengan dirinya.
Dalam kasus lahan Kerangan 30 ha, Yulianto mempercayakan Roy Riyadi sebagai Ketua Tim Penyidik untuk mengusut tuntas persoalan aset negara (Pemkab Mabar). Roy dan timnya tidak menyia-nyiakan amanah dari pimpinannya.
Pengalaman dan jam terbang sebagai penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di KPK selama 7 tahun membuat kasus ini cepat terungkap dengan jelas.
Boleh dibilang dalam kasus Kerangan ini Roy membuat standar mengikuti ritme kerja KPK. Dari awal proses sangat transparan serta profesional, ini yang dibaca oleh publik. Itulah mengapa kasus ini begitu cepat dilimpahkan ke pengadilan karena tim yang bekerja adalah tim yang punya komitmen dan solid.
Untuk itu Kejaksaan Agung harus tahu bahwa publik di Manggarai Barat terus mengikuti setiap tahapan kasus lahan 30 ha ini. Dan, publik mendengar bahwa Ketua Tim Penyidik kasus lahan 30 ha ini, Roy Riyadi, dimutasi.
Dari awal pengusutan kasus ini bukan tidak mungkin Kejaksaan NTT mendapat serangan “badai†dari orang-orang yang mengklaim lahan tersebut. Tapi karena personel penyidik punya komitmen yang tinggi untuk menuntaskan kasus ini, hasilnya publik sudah ikuti dan melihat langsung.
Di mana 17 orang sudah di tetapkan sebagai tersangka. Dari 17 tersangka, 13 orang statusnya naik menjadi terdakwa, menyusul 4 lainnya.
Publik Manggarai Barat butuh Jaksa seperti Roy. Sehingga sangat berharap agar Kejaksaan Agung mempertahankan Ketua Tim Penyidik Roy Riyadi ini tetap bisa mengabdi di NTT untuk menyelsaikan perkara tanah Labuan Bajo yang sedang ditangani.
Setidaknya rakyat Mabar berharap Kejaksaan Agung bisa pertahankan Jaksa Roy dalam 3 bulan ke depan sampai perkara lahan Labuan Bajo ini tuntas.
Sekali lagi, rakyat berharap kepada Kejaksaan untuk memulai perubahan di NTT dengan menjalankan fungsinya, yaitu menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Dengan begitu, kita jangan pelesetkan NTT bukan Nasib Tak Tentu lagi. Tapi NTT adalah Nanti Terang Terus. Dan yang membuat terang adalah obor penegakan hukum dari institusi Kejaksaan.
Yosef Sampurna Nggarang
Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat
Pembina HIPMMABAR-Jakarta
