PKS: Tidak Ada Kepala Daerah Membangkang, Tapi Komunikasi Pusat Yang Tidak Baik

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa pilkada sengaja digelar serentak tahun 2024 agar banyak pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

Hal itu dikarenakan para plt dipilih oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk jabatan bupati/walikota dan presiden untuk posisi gubernur.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil memilih berpikiran positif. Kata dia, banyaknya plt agar daerah sependapat dengan pemerintah pusat dalam rangka mengakhiri atau menuntaskan pandemi serta memulihkan perekonomian nasional.

“Maka salah satunya adalah bagaimana kita mampu menyelesaikan pandemi ini. Karena itu, mereka menilai kepala daerah itu (ada beberapa) dalam tanda kutip membangkang,” ucap Nasir Djamil dalam acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan, bertema "Rama-Ramai Menolak RUU Pemilu", Selasa (9/2).

Menurutnya, pada dasarnya tidak ada kepala daerah yang membangkang dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun, yang terjadi adalah komunikasi yang tidak baik antara pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

“Belum lagi pusat melakukan refocusing realokasi dana. Yang kemudian dibutuhkan untuk penanganan Covid-19. Tidak ada satu daerah pun yang menolak, terkait dengan refocusing dan realokasi. Jadi tidak ada pembangkangan, enggak mungkin dong kepala daerah itu membangkang,” katanya.

Legislator asal Aceh ini mengatakan jika ada skenario pelaksanaan pilkada serentak di 2024 agar banyak plt kepala daerah maka menurutnya hal itu disepakatinya.

“Dan itu mereka mendapatkan pengarahan, dan mereka (plt) itu merasa berutang budi, dan kemudian juga apapun ceritanya itu kan posisi yang strategis juga. Dalam karier seorang ASN misalnya dia pernah menjadi plt gubernur, plt bupati atau plt walikota,” katanya.