Berita

Kitab UU Pemilu/Net

Editorial

Putar Balik Di Tengah Jalan, Nasdem Cs Harus Sampaikan Argumentasi Yang Jujur Dan Akuntabel

SELASA, 09 FEBRUARI 2021 | 17:59 WIB | OLEH: RUSLAN TAMBAK

Tidak hanya masyarakat biasa, elite politik rupanya juga bertanya-tanya dengan sikap Partai Nasdem yang awalnya ngotot ingin memperbaiki UU Pemilu, tapi tiba-tiba mundur.

Partai pimpinan Surya Paloh itu awalnya sangat bersemangat menyampaikan urgensi revisi UU Pemilu. Hal itu didasari dari eveluasi Pemilu serentak 2019 dan Pilkada serentak 2020.

Selain pileg yang terdistorsi karena pilpres, dan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia karena beban tugas yang berat, dengan disetopnya pembahasan revisi UU Pemilu yang di dalamnya ada UU Pilkada, maka pilkada akan dilakukan serentak pada 2024, tahun yang sama dengan penyelenggaraan pileg dan pilpres.


Itu artinya, sebanyak 272 kepala daerah (gubenur, bupati dan walikota) hasil pilkada serentak 2017 dan 2018, akan dijabat oleh penjabat pemerintahan (Pj). Pj Gubernur dipilih Presiden, adapun Pj Bupati/Walikota dipilih Gubernur.

Dengan demikian pemerintahan tidak memiliki legitimasi langsung dari masyarakat yang dipimpinnya. Apalagi, waktunya cukup panjang, satu sampai dua tahun.

Salah satu elite politik yang mempertanyakan sikap Partai Nasdem dan Surya Paloh adalah adalah mantan Presiden PKS M. Sohibul Iman.

"Jika alasan tidak perlu diadakannya pilkada 2023 dan 2024 karena kita sengan fokus pada pandemi dan resesi, kenapa hal yang sama tidak jadi alasan untuk tidak dilaksanakan Pilkada 2020?" tulis dia pada akun Twitter @msi_sohibuliman.

"Selalu ada alasan untuk tiap keputusan politik, itu ok, tapi tentu harus akuntabel argumentasinya," sambung Sohibul Iman, mantan wakil ketua DPR itu.

Sohibul Iman mengomentari rublik Suluh di Kantor Berita Politik RMOL dengan judul Nasdem Akhirnya Tunduk Ke Jokowi, Kepentingan Bangsa Atau Takut Direshuffle?.

Dan karena putar balik di tengah jalan, Nasdem termasuk fraksi lain yang juga tiba-tiba mundur (mundur serentak), harus menjelaskan argumentasi yang jujur dan akuntabel kepada publik.

Jangan karena alasan ingin fokus penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, yang lain ditinggal, karena Pilkada serantak 2020 kemarin pun digelar di tengah pandemi.

Sangat tidak tepat karena pandemi, kerja-kerja lain yang juga mendesak ditinggalkan. Misalnya, evaluasi dalam rangka memperbaiki kerangka dan sistem kepemiluan kita di masa mendatang.

Nasdem Cs harus menyampaikan secara resmi (tertulis) kepada pimpinan DPR dan Komisi II termasuk Badan Legislasi, apa alasan mundur dari pembahasan revisi UU Pemilu, dimana awalnya mereka ikut menyetujui.

Dengan demikian, masyarakat akan tahu alasan sesungguhnya. Alasan yang jujur dan akuntabel.

Tidak seperti sekarang, ada yang menduga-duga, partai pendukung pemerintah ramai-ramai mundur, karena intervensi pemerintah, permintaan langsung Presiden Joko Widodo.

Mereka takut direshuffle, dan sebagainya.

Dan karena alasan-alasan yang dinilai dibuat-buat tadi, ada juga yang menduga, penguasa berusaha mencekal Anies Baswedan dan Ridwan Kamil pada Pilpres 2024.

Agar tidak ada dugaan-dugaan liar, sudah sebaiknya fraksi-fraksi yang dulunya mendukung, ngotot agar sistem kepemiluan kita diperbaiki, terbuka dan jujur kepada publik. Jelaskan apa yang menjadi alasan tiba-tiba menolak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu.

Jujurlah, maka akan untung!

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya