Berita

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Presiden RI Joko Widodo dalam sebuah acara beberapa waktu lalu/Net

Politik

Intervensi Kekuasaan Terhadap Parpol Merusak Demokrasi Dan Mengarah Ke Otoritarianisme

SELASA, 09 FEBRUARI 2021 | 11:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya pengambilalihan paksa pimpinan Partai Demokrat yang diungkapkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat disayangkan. Dikhawatirkan kualitas demokrasi Indonesia semakin turun, dan bangsa ini tergelincir dalam otoritarianisme.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Dr. Wijayanto dalam webinar yang diselenggarakan LP3ES pada 7 Februari 2021.

Wijayanto mengingatkan bahwa upaya ambil alih paksa pimpinan parpol patut menjadi perhatian bersama karena bukan yang pertama kalinya.

"Ciri demokrasi adalah kompetisi, sehingga diperlukan oposisi yang sehat. Jika oposisi tidak ada lagi, maka yang menjadi korban adalah warga negara," kata Wijayanto yang juga dosen UNDIP.

Dalam acara yang sama, Visiting Fellow ISEAS Singapura, Made Supriatma mengatakan ini merupakan persoalan political clique, dimana pihak yang kuat berusaha menyingkirkan pihak yang dianggap lemah.

"Saya tidak yakin Moeldoko bergerak sendiri. Ia didukung oleh clique kekuasaan yang tidak permanen, yang berhitung apa yang dia dapat dan resources mana yang bisa digunakan," ungkapnya.

Adapun mantan Direktur LP3ES Suhardi Suryadi melihatnya dari sisi etika dan moral kekuasaan yang dilanggar.

Sementara Dr. Aisah Putri Budiarti dari LIPI memaparkan, baru pada era reformasi terdapat jaminan hukum bagi independensi partai politik. Tapi ini tidak menjamin tidak adanya intervensi kekuasaan.

Aisah merujuk pada kasus yang terjadi pada PPP dan Partai Golkar pada periode 2014-2016, saat Kemenkumham mengeluarkan SK yang mengesahkan salah satu kepengurusan, padahal konflik belum selesai. Intervensi juga dilakukan melalui lobby elit politik.

"Intervensi atas partai politik melemahkan demokrasi dari dua sisi, yaitu melemahkan oposisi dan juga melemahkan kelembagaan/sistem partai politik," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan, upaya pengambilalihan paksa ini sebagai kerja demokrasi yang paling buruk.

"Mau ambil partai orang dengan tanpa biaya besar. Paket hemat lah," ucap dia.

Menurt Pangi, Partai Demokrat menjadi sasaran karena partai ini bagus masa depannya. Secara oposisi, partai ini yang paling dilirik rakyat. PKS sama-sama oposisi, tapi kan belum pernah berkuasa. Partai Demokrat sebagai oposisi, pernah berkuasa 10 tahun, makanya dia menjadi seksi untuk diakuisisi.”

Adapun Denny Charter dari lembaga survei IndexPolitica mengatakan, upaya kudeta yang gagal dilakukan Moeldoko dkk malah menguntungkan Partai Demokrat. Lembaganya baru merilis hasil survei yang menunjukkan PD memiliki elektabilitas 11,8 persen.

"Demokrat ini akan diuntungkan, karena pemilih konservatif dan progresif itu kan sudah terbentuk di Indonesia ini, jadi orang-orang yang kecewa dengan Gerindra karena merapat ke pemerintah, sebagian besar akan ke Demokrat. Adapun efek dari isu kudeta, (Demokrat) bisa mengalami kenaikan elektabilitas 1-2 persen," ujar kata Denny memprediksi.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

Otto Hasibuan: Pertamina Menang Gugatan Rp 1,5 T dan 23 Juta Dolar AS Kasus Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 12:57

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Rizal Ramli: Pakde Jokowi, Tolong Jelaskan Siapa Akan Tinggal di Ibu Kota Negara Baru?

Senin, 17 Januari 2022 | 22:04

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

Pesan untuk Ubedilah Badrun, Adhie Massardi: Bersiaplah Hadapi Segala Hal yang Tidak Masuk Akal Sekalipun

Minggu, 16 Januari 2022 | 06:55

Dosen UAI: Pelaporan Ubedilah Badrun Sepertinya untuk Menekan agar Cabut Laporan

Senin, 17 Januari 2022 | 08:27

UPDATE

Sebut Kalimantan dengan "Tempat Jin Buang Anak", Edy Mulyadi Dilaporkan Pemuda Lintas Agama Kaltim ke Polresta Samarinda

Minggu, 23 Januari 2022 | 19:17

Erick Thohir: BTN Harus Menjadi Solusi Perumahan Bagi Masyarakat Indonesia

Minggu, 23 Januari 2022 | 19:04

Covid-19 Nasional Bertambah 2.295 Kasus, Jateng Kematian Tertinggi Tembus 30.306 Orang

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:50

Kalau IKN Pindah ke Kaltim, Predikat Jakarta Bisa Diganti Jadi KBJ

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:44

Prof Kaelan UGM: Sistem Hukum Indonesia Sudah Murtad dari Pancasila

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:28

Jamin Keamanan PTM, Binda Bali Gencar Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:07

Sempat Kabur Saat Kecelakaan, 100 Monyet Lab Berhasil Ditangkap Kembali

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:58

Usik Harga Diri Masyarakat Kalimantan, Edy Mulyadi Didesak Cabut Pernyatan Lokasi IKN "Tempat Jin Buang anak"

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:54

Bantah Klaim Inggris, Rusia Tegas Tidak Mencoba Gantikan Pemimpin Ukraina

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:49

Etalase Industri Olahraga Nasional, Even MotoGP Mandalika Diharapkan Hasilkan Rp 500 Miliar

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:39

Selengkapnya