Rawan Dikorupsi, Tito Disarankan Tambah Instruksi Mendagri Dengan Standar Pembiayaan PPKM Mikro

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi terkait pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasi mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan keluarhan untuk pengendalian Covid-19.

Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Muhtar Said mengatakan bahwa hati-hati Instruksi Mendagri itu menjadi ruang untuk melakukan korupsi.

Kata Said, Mendagri perlu membuat standar terkait dengan proses pembiayaan. Sebabnya, kebijakan itu berasal dari pusat.

"Di penganggaran dan juga di penyaluran. Hal ini  berpotensi terjadi krena belum ada standar (pagu) yang dibuat oleh pemerintah pusat terkait denhan anggaran PPKM micro," demikian kata Said kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/2).

Said mengurai bagaimana dalam Instruksi Mendagri sudah jelas terkait sumber anggaranya.

Meski demikian, rinciannya belum gamblang. Berapa besar anggaran di setiap RW atau peruntukannya untuk siapa saja anggaran tersebut.

Hal inilah kata Said yang rawan menjadi celah untuk masuk dalam kategori korupsi.

"Sumber anggaran memang jelas, namun rinciannya yang belum jelas, sehingga tidak ada standar. Misalnya berpa juta per RW, untuk siapa saja yang bisa menggunakan anggaran tersebut," demikian kata Said.