Berita

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait persepsi masyarakat terhadap korupsi di Indonesia/Repro

Politik

Survei LSI: Tingkat Korupsi Era Jokowi Meningkat Dua Tahun Terakhir

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Korupsi di Indonesia selama dua tahun terakhir di era pemerintahan Joko Widodo semakin meningkat.

Hal itu berdasarkan temuan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap pendapat dari masyarakat, pelaku usaha maupun akademisi, aktivis, dan media massa.

"Mereka mayoritas umumnya memandang bahwa korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir ini," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat menyampaikan hasil surveinya melalui virtual seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).


Djayadi menjelaskan, sebanyak 46 persen responden yang berasal dari opini publik yang disurvei pada November-Desember 2020 menyatakan korupsi meningkat.

"Secara keseluruhan persepsi terhadap peningkatan korupsi masih negatif. Artinya, lebih banyak masyarakat yang menilai bahwa korupsi meningkat dibandingkan yang menilai menurun," jelas Djayadi.

Selain itu, opini publik yang disurvei pada Desember 2020, sebanyak 56 persen menyatakan korupsi meningkat. Selanjutnya, sebanyak 58 persen pelaku usaha dan pemuka bisnis menyatakan hal serupa.

Sementara itu, hanya sedikit yang menyatakan korupsi menurut dalam dua tahun terakhir.

Baik itu dari opini publik yang disurvei pada November-Desember 2020, opini publik yang disurvei pada Desember 2020, maupun pelaku usaha dan pemuka opini yang disurvei pada Desember 2020 sampai dengan Januari 2021.

Mereka yang menyatakan tingkat korupsi di Indonesia menurun selama dua tahun terakhir paling tinggi sebanyak 23 persen responden. Tak hanya itu, survei ini juga meminta tanggapan dari para responden terhadap suap atau gratifikasi.

Mayoritas responden menyatakan bahwa perbuatan suap atau gratifikasi merupakan hal yang tidak wajar.

"Secara keseluruhan kita melihat bahwa suap/gratifikasi itu dinilai negatif, tidak wajar," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya