Berita

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko/Net

Politik

Pengamat: Moeldoko Tak Mungkin Ceroboh Kudeta AHY Demi 2024, Sengaja Pasang Badan Untuk RI 1?

JUMAT, 05 FEBRUARI 2021 | 15:28 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kemunculan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di balik isu kudeta Partai Demokrat sulit dicerna secara mentah-mentah bila hanya dimaknai untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen berpandangan, ada beragam cabang pertanyaan yang muncul dalam polemik isu kudeta yang diembuskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.

"Apakah iya Kepala KSP itu benar ada di balik issue kudeta Demokrat itu. Atau hanya pasang badan menjaga nama baik RI 1 akibat serangan yang dilancarkan ke istana?" ujar Samuel F Silaen dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (5/2).

"Menurut hemat saya, ketua umum HKTI itu tak mungkin seceroboh itu mau melakukan tindakan sabotase jabatan AHY demi memuluskan keinginannya untuk maju capres pada 2024 nanti," sambungnya.

Selain itu, kata Silaen, muncul dugaan bahwa mantan Panglima TNI itu mendapat bisikan-bisikan dari pihak-pihak yang memiliki nama besar di panggung politik Tanah Air untuk menggoyang peta politik.

Namun yang tak bisa diabaikan, bisa saja manuver Moeldoko tersebut sengaja dilakukan untuk memberi warning terkait sikap kritis Demokrat belakangan ini yang mengarah kepada kebijakan pemerintah.

"Apakah ini semacam gol bunuh diri atau ingin membersihkan namanya dari tudingan yang diarahkan ke kursi orang nomor satu di negeri ini? "ungkap Silaen.

Pada dasarnya, kata Silaen, isu kudeta di Internal Demokrat bukan kali ini muncul. Beberapa waktu lalu terdengar ada kader-kader pendiri partai berlogo mercy itu yang tidak puas dengan suksesi di internal Demokrat.

"Hanya saja sempat padam, atau atur strategi dan kini tiba-tiba mencuat kembali dengan melibatkan pihak-pihak tertentu," ujarnya.

"Yang jelas, isu kudeta ini telah memberi AHY panggung politik yang menguntungkan Partai Demokrat," tandasnya.

Populer

Kapolri Mutasi 55 Pati dan Pamen, Ada 3 Kapolda Baru

Selasa, 12 November 2024 | 23:52

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Protes Aturan Hijab, Mahasiswi Iran Nekat Bugil di Depan Kampus

Minggu, 03 November 2024 | 16:18

Haikal Hasan Diminta Cek Joget Sadbor: Halal Nggak?

Minggu, 03 November 2024 | 10:41

Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook "Lintang Empat Lawang" ke Polisi

Kamis, 07 November 2024 | 06:07

Musa Rajekshah Dorong Pemetaan Potensi dan Keunggulan Desa

Kamis, 07 November 2024 | 21:43

UPDATE

Ibu Wapres Selvi Buka Bazar Amal Women's International Club 2024

Rabu, 13 November 2024 | 11:57

Bappenas Ungkap Mayoritas Target Pemerintahan Jokowi Tak Tercapai

Rabu, 13 November 2024 | 11:56

Ajakan Presiden Prabowo untuk Swasembada Energi Harus Dikawal

Rabu, 13 November 2024 | 11:43

Meski Status Tersangka Gugur, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tetap akan Dipanggil KPK

Rabu, 13 November 2024 | 11:35

KPK Buka Peluang Kembali Tersangkakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Rabu, 13 November 2024 | 11:30

Majelis Masyayikh Tingkatkan Mutu Pesantren di Era Digital

Rabu, 13 November 2024 | 11:21

Bitcoin Terbang Tinggi, Satu Keping Dibanderol Hampir Rp1,4 Miliar

Rabu, 13 November 2024 | 11:15

Sesalkan Sikap KPK di Kasus Sahbirin Noor, DPR: Katanya Berani Jujur Hebat?

Rabu, 13 November 2024 | 10:26

Bobrok, Pimpinan KPK Sekarang Tak Pantas Dipilih Lagi

Rabu, 13 November 2024 | 10:20

Menko Pangan Terima Kunjungan Pertani HKTI

Rabu, 13 November 2024 | 10:10

Selengkapnya