Berita

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko/Net

Politik

Pengamat: Moeldoko Tak Mungkin Ceroboh Kudeta AHY Demi 2024, Sengaja Pasang Badan Untuk RI 1?

JUMAT, 05 FEBRUARI 2021 | 15:28 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kemunculan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di balik isu kudeta Partai Demokrat sulit dicerna secara mentah-mentah bila hanya dimaknai untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen berpandangan, ada beragam cabang pertanyaan yang muncul dalam polemik isu kudeta yang diembuskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.

"Apakah iya Kepala KSP itu benar ada di balik issue kudeta Demokrat itu. Atau hanya pasang badan menjaga nama baik RI 1 akibat serangan yang dilancarkan ke istana?" ujar Samuel F Silaen dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (5/2).


"Menurut hemat saya, ketua umum HKTI itu tak mungkin seceroboh itu mau melakukan tindakan sabotase jabatan AHY demi memuluskan keinginannya untuk maju capres pada 2024 nanti," sambungnya.

Selain itu, kata Silaen, muncul dugaan bahwa mantan Panglima TNI itu mendapat bisikan-bisikan dari pihak-pihak yang memiliki nama besar di panggung politik Tanah Air untuk menggoyang peta politik.

Namun yang tak bisa diabaikan, bisa saja manuver Moeldoko tersebut sengaja dilakukan untuk memberi warning terkait sikap kritis Demokrat belakangan ini yang mengarah kepada kebijakan pemerintah.

"Apakah ini semacam gol bunuh diri atau ingin membersihkan namanya dari tudingan yang diarahkan ke kursi orang nomor satu di negeri ini? "ungkap Silaen.

Pada dasarnya, kata Silaen, isu kudeta di Internal Demokrat bukan kali ini muncul. Beberapa waktu lalu terdengar ada kader-kader pendiri partai berlogo mercy itu yang tidak puas dengan suksesi di internal Demokrat.

"Hanya saja sempat padam, atau atur strategi dan kini tiba-tiba mencuat kembali dengan melibatkan pihak-pihak tertentu," ujarnya.

"Yang jelas, isu kudeta ini telah memberi AHY panggung politik yang menguntungkan Partai Demokrat," tandasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

4 Lapis Kegagalan PSSI dan Otoritas Liga

Jumat, 19 Juni 2026 | 02:18

Air Zamzam Jemaah Haji akan Didistribusikan di Tanah Air

Jumat, 19 Juni 2026 | 02:00

Gibran Prioritaskan Program MBG di Wilayah 3T

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:21

Ceko Kontra Afsel Berbagi Skor 1-1

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:19

Wamendes Dorong Intelektual Muda Mendukung Pembangunan Desa

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:00

MBG Bermanfaat untuk Masa Depan Anak-anak

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:26

Bomba Sayang Bumi Bagikan Bibit Tanaman di Muara Enim

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:11

Rupiah Tak Bisa Kuat hanya dengan Kebijakan Moneter

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:00

Warga Papua Surati Presiden Prabowo Minta Atensi Kasus Lahan Rp50 Miliar

Kamis, 18 Juni 2026 | 23:51

Kinerja Mendag Budi Santoso Harus Dievaluasi Demi Akselerasi Ekonomi

Kamis, 18 Juni 2026 | 23:37

Selengkapnya