Partai Aceh Tegas Menolak Pilkada 2024, Tidak Ada Tawar Menawar

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 ditolak fraksi Partai Aceh.

Menurut Ketua Fraksi Partai Aceh DPR Aceh, Tarmizi Panyang, sejumlah tahapan dan persiapan telah dilakukan untuk digelarnya Pilkada pada 2022.

"Sikap Fraksi Partai Aceh, Pilkada di Aceh tetap harus di 2022. Tahapan-tahapan yang sudah masuk di DPR Aceh sudah kita lakukan pertemuan dengan KIP Aceh, dengan Komisi II DPR-RI. Ini sebenarnya di Aceh sudah selesai," kata Tarmizi Panyang diberitakan Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (3/1).

Bila diperlukan, kata Tarmizi, pemerintah Aceh dan DPR Aceh beserta semua unsur yang ada di Aceh akan berangkat ke Jakarta untuk menemui Menteri Dalam Negeri untuk memastikan Pilkada Aceh dilaksanakan pada 2022.

"Pemerintah pusat harus juga berniat baik, jadi indahkanlah kekhususan Aceh. Salah satunya Pilkada Aceh yang akan terjadi nantinya di 2022," ujarnya.

Tarmizi menyampaikan, Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem juga telah menegaskan tidak ada tawar menawar dan Pilkada Aceh harus terlaksana di 2022.

Tarmizi mengatakan, di tingkat internal Partai Aceh, seluruh kader siap melaksanakan pilkada pada 2022. Tinggal, kata Tarmizi, sembilan fraksi yang ada di DPR Aceh menyatakan sikap dan mendukung Pilkada Aceh digelar pada 2022.

"Jadi pemerintah dan DPR Aceh segera memastikan pemerintah pusat sehingga khilafiyah 2022 atau 2024 itu tidak ada lagi," ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Naggroe Aceh (PNA) Miswar Fuady menegaskan, partainya juga sangat siap jika Pilkada Aceh digelar pada 2022. Miswar mengatakan, PNA sudah menyiapkan sosok dari internal dan eksternal kader untuk berkontestasi di Pilkada 2022 mendatang.

"PNA sudah siap menghadapi Pilkada 2022 dan sudah ada beberapa sosok internal dan eksternal yang akan diusung sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata Miswar Fuady.