Berita

Qomaruddin/Net

Publika

Pembajakan Demokrasi

SELASA, 02 FEBRUARI 2021 | 03:53 WIB

TUGAS partai politik sesungguhnya adalah menjaga dan menyampaikan aspirasi rakyat. Sedangkan tugas legislatif adalah mengontrol dan menjadi penyeimbang bagi kekuasan.

Maka, bila ada makhluk politik yang mengingkari esensi dan subtansi dari demokrasi, maka sesungguhnya mereka adalah penghianat demokrasi dan musuh rakyat. Itulah kenapa Montesquieu membagi kekuasaan menjadi trias politica, agar kekuasaan tidak dimonopoli segelintir orang.
 
Siapapun makhluk politik ini yang mengingkari esensi demokrasi, sesungguhnya adalah mengingkari dirinya sendiri sebagai makhluk politik dan menjadi penghianat demokrasi.


Kekuasaan pada prinsipnya harus dikontrol, apabila tidak, yang terjadi adalah pendominasian dan kearogansian kekuasaan. Hal tersebut bila dibiarkan akan membahayakan tatanan demokrasi, lebih ganas lagi akan menyerang siapapun yang tidak sejalan dengan keinginan kekuasaan. Atau kekuasaan hanya dijadikan alat demi kepentingan nafsu para penguasa.
 
Pada dasarnya semua publik tau bahwa posisi Partai Demokrat sekarang berada di luar kekuasaan, oposisi itu mempunyai peran penting sebagai penyeimbang agar demokrasi bisa berjalan ideal. jika kekuasaan melakukan penghancurakan pada oposisi, maka sesungguhnya mereka telah menghianati demokrasi dan rakyatnya.
 
Secara prinsip sebenarnya demokrasi dibangun atas dasar  persamaan (egalitarianism) dan kebebasan (liberty) bukan arogansi dan kesewenang-wenangan. Karena kekuasaan adalah manifestasi dari penyerahan sebagian hak kebebasan dan kekuasaan masyarakat kepada penguasa atau negara, bila penguasa tidak menjalankan fungsinya sesuai kehendak rakyat, maka disini peran oposisi untuk mengingatkan penguasa melalui kritikan dan masukan.

Namun, apabila peran dan ruang oposisi dimatikan dengan cara-cara yang keji dan tak beretika. Maka sesungguhnya meraka telah menggali kubur untuk demokrasi.
 
Dalam pandangan Jurgen Habermas, demokrasi adalah bukan proses atau sistem yang dominatif, tapi bagaimana membangun kebebasan yang komunikatif agar kehendak publik atau amanat rakyat yang diberikan kepada penguasa bisa berjalan secara ideal. Namun cara-cara penguasa yang selalu arogan menandakan demokrasi ini dibangun dengan cara-cara dominatif, bukan komunikatif. Cara-cara inilah yang sesungguhnya merusak tatanan demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan reformasi.

Bangsa ini sudah selayaknya bangga dengan Partai Demokrat yang menjadi oposisi, karena disaat yang sama semua partai di dominasi oleh penguasa. Cara-cara pendominasian yang dilakukan penguasa adalah bagian dari proses hegomoni negara pada rakyatnya, hal ini bila dibiarkan terus tanpa ada upaya apresiasi dan penguatan pada oposisi maka yang terjadi adalah pengkerdilan demokrasi.

Selain persamaan dan kebebasan, demokrasi juga dibangun atas dasar keinginan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun apa yang sekarang kita lihat, kesejahtraan tidak tumbuh, ketidak adilan malah dipertontonkan. Mestinya sekarang saatnya pemerintah melakukan intropeksi lebih mendalam dengan berbagai musibah yang terjadi bertubi-tubi.

Kasus korupsi hadir silih berganti, hutang menumpuk, kemiskinan bertambah, begitu juga penganguran tumbuh subur. Oknum yang berada dilingkaran kekuasaan mestinya bekerja keras untuk memperbaiki keadaan negara saat ini, bukan malah membuat onar, apalagi berupaya mengkudeta ketua umum partai.

Sungguh tercela perbuatan itu, selain berupaya melakukan penghianatan demokrasi, perbuatan itu juga merupakan cara kerdil yang tidak mendidik sama sekali.
 
Semoga pemerintah segera menindak oknum yang melakukan pelangaran-pelangaran konstitusi dan penghianatan demokrasi ini.

Qomaruddin
Kepala Biro Pembangunan Desa Tertinggal DPP Partai Demokrat

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya