Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno/RMOL

Politik

Adi Prayitno: AHY Umumkan Gerakan Kudeta Adalah Penegasan Perang Terbuka

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 21:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono, yang mengumumkan adanya gerakan kudeta terhadap kepemimpinannya langsung mendapat banyak sorotan

Tak terkecuali oleh Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, yang menilai sikap dari sosok yang kerap disapa AHY itu sebagai perlawan kepada pihak-pihak yang mengganggu Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya.

"Konfrensi pers AHY itu sebagai penegasan perang terbuka AHY kepada siapapun yang ingin mengkudeta demokrat. Jadi, demokrat akan total melawan," ujar Adi Prayitno saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/2).


Maka dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik ini menyarankan putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu agar segera membongkar nama-nama orang yang diduga mau mengkudeta dirinya.

"Publik menunggu AHY dan Demokrat menyebutkan nama siapa aktor yang ingin mengkudeta itu," katanya.

Menurut Adi, AHY mesti langsung mengungkap aktor gerakan kudeta ini. Karena menurutnya, hal ini bisa berbahaya jika dibiarkan berlarut.

"Biar semua terang benderang dan tak isu liar yang berkembang. Sekarang kan era serba terbuka, blak-blakan saja. Rakyat menunggu itu," demikian Adi Prayitno menambahkan.

Dalam gelar konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, sore tadi, AHY menyebut ada lima orang yang dia duga terlibat dalam gerakan kudeta Demokrat.

Bahkan, AHY menjabarkan ciri-ciri dari setiap orang yang diduga terlibat kudeta.

Di antaranya, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.  
 
Sedangkan yang nonkader partai adalah diduga seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang dikonfirmasi kebenarannya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya