Berita

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) Pendisplinan Melawan Covid-19 di Istana Bogor pada Jumat (29/1)/Repro

Politik

Kesal Ekonomi Turun Karena PPKM, Jokowi: Kalau Covidnya Turun Enggak Apa-Apa, Ini Enggak!

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 11:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan pengendalian Covid-19 berupa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dikeluhkan Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, Jokowi melihat perekonomian dalam negeri akibat kebijakan tersebut memiliki dampak yang cukup mengkhawatirkan.

"Menurut saya hati-hati, ini turun. Ada PPKM ekonomi turun," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1), dan baru disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden kemarin malam.


Jokowi mengaku tidak begitu mempersoalkan persoalan ekonomi. Namun nyatanya, PPKM juga tidak bisa
memperbaiki situasi penyebaran Covid-19.

"Sebenarnya enggak apa-apa, asal Covidnya turun. Tapi ini enggak," ungkapnya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta jajarannya untuk melihat kembali cara penanganan Covid-19 melalui penerapan PPKM di Jawa-Bali.

"Menurut saya, coba dilihat lagi. Ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang standar," tuturnya.

"Formula standar itu enggak ada di negara lain. Yang benar yang mana juga enggak ada," demikian Jokowi menambahkan.

Dala kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan penilaiannya terkait penerapan PPKM Jawa-Bali. Di mana menurutnya, kebijakan tersebut tidak efektif.

Pasalnya, mantan Wali Kota Solo ini melihat implementasi protokol kesehatan 3M, yaiu mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, tidak tegas dam konsisten.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya