Berita

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani saat peresmian gerakan nasional wakaf uang/Net

Politik

Komunikasi Wakaf Bak Drama, Menteri Berkerudung Sampai Duit Umat Dipakai Bangun Infrastruktur

JUMAT, 29 JANUARI 2021 | 05:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komunikasi pemerintah dalam menyampaikan gerakan nasional wakaf uang di tengah pandemi Covid-19 dinilai gagal dan terlalu mendramatisir.

Terlebih adanya rencana pemerintah yang akan menggunakan dana wakaf tersebut untuk pembangunan infrastruktur.

"Pada saat wakaf disampaikan kepada publik ini komunikasinya tidak tepat, apalagi bicara tentang infrastruktur," kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf dalam diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertema 'Polemik Wakaf Uang' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/1).


Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 membuat kondisi masyarakat Indonesia menderita. Kondisi tersebut pun jawabannya bukan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah.

"Artinya yang dibutuhkan masyarakat bukan infrastruktur, tapi solusi dan langkah untuk meyakinkan agar bisa survive di tengah pandemi," tegasnya.

Buruknya komunikasi pemerintah, kata Gde, makin diperparah dengan adanya semacam drama yang ditampilkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

"Penyampaian seperti drama, Menteri Sri Mulyani yang biasanya enggak berkerudung, tapi saat menyampaikan berkerudung. Seperti artis kalau setiap bulan ramadhan tiba-tiba berkerudung. Proses komunikasi ini sudah gagal," tandasnya.

Sri Mulyani sebelumnya menyebut terus mengelola wakaf tunai. Hingga 20 Desember 2020, wakaf tunai yang dititipkan ke perbankan sebanyak Rp 328 miliar. Dana tersebut juga telah digunakan untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia.

"Sampai 20 Desember 2020, total wakaf tunai terkumpul melalui dan dititipkan bank sebesar Rp 328 miliar, sedangkan project based wakaf capai Rp 597 miliar," ujar Sri Mulyani Senin lalu (25/1).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya