Berita

Peluncuran gerakan nasional wakaf uang oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Sim Salabim Wakaf, Kebingungan Rezim Jokowi Kantong Kempes?

JUMAT, 29 JANUARI 2021 | 03:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keputusan pemerintah untuk meluncurkan gerakan nasional wakaf uang dinilai sebagai bentuk kebingungan rezim Presiden Joko Widodo dalam menutupi kekosongan duit negara.

"Pemerintah melompat dari rencana yang satu ke rencana yang lain. Tidak ada proyeksi keuangan yang baik. Sekarang sim salabim muncul ide menggunakan dana wakaf," kata peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/1).

Ide gerakan wakaf yang telah diluncurkan Senin lalu (25/1) ini merupakan sekian dari banyak cara yang sebelumnya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Sebelumnya, kata Salamudin Daeng, ada kebijakan tax amnesty dan soft bank.


"Lompat kesana kemari seperti ini kalau bukan bingung, memang kantong sedang kempes. Sebelumnya pemerintah akan menggunanakan dana soft bank untuk membangun Ibukota baru dan lain-lain, tapi gagal," jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah berencana menggunakan dana abadi atau SWF. Namun lagi-lagi pemerintah menemukan jalan buntu lantaran dana semacam SWF indonesia yang datang dari dana pensiun PNS, jamsostek, dana haji, dana Asabri, dana pensiun BUM ternyata sudah terpakai.

Sementara dana SWF luar negeri milik negara lain juga dinilai sedang kesusahan dan sulit untuk membiayai proyek-proyek di Indonesia yang dinilainya tidak transparan dan tidak properly.

Satu-satunya andalan menteri keuangan, kata dia, adalah pembiayaan APBN oleh BI dnegan mengacu UU 2/2020 di mana fokus utamanya memberi peran besar kepada BI untuk membiayai APBN.

"Namun BI tampak ketakutan karena dipaksa membiayai defisit APBN lebih dari Rp 1.000 triliun setahun. Ini akan mengulang skandal keuangan di BI," tandasnya.

Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya