Wacana penggabungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif pada 2024 dinilai tidak sejalan dengan semangat pemisahan pemilu lokal dengan pemilu nasional.
Padahal, menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran, pemisahan pemilu nasional dan lokal sangat urgensi dalam memperkuat demokrasi lokal dan otonomi daerah.
"Pengunduran jadwal pemilu serentak 2022 ke 2024 justru akan merugikan partai-partai besar yang kadernya menjadi
incumbent pada Pilkada tersebut," jelas Andi saat berbincang dengan
Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (28/1).
Wacana mundurnya Pilkada 2020 ini muncul seiring pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang saat ini tengah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dalam draf Revisi RUU Pemilu yang diserahkan Komisi II ke Badan Legislasi DPR RI, ternyata juga mencantumkan adanya jadwal Pilkada 2022.
Kendati demikian, draf RUU Pemilu tersebut masih dalam tahap penjajakan dan belum final. Saat ini, Baleg DPR masih mengelar rapat dengan sejumlah ahli pakar dan pemerhati Pemilu untuk meminta masukan.
Meski begitu, Baleg DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa RUU Pemilu menjadi salah satu dari puluhan RUU yang masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021.
"Jadi, memarkir kader
incumbent justru akan berdampak kepada penurunan popularitas dan elektabilitas pada Pilkada berikutnya," jelas Andi lagi.
Adapun dalam Pasal 731 ayat 2 draf revisi UU Pemilu, Pilkada 2022 akan diikuti oleh 101 daerah yang sebelumnya telah menggelar Pilkada pada 2017.
Provinsi DKI Jakarta termasuk di dalam 101 daerah yang akan menggelar Pilkada 2022.
