Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto/Net

Bisnis

Meresahkan, Komisi VI Desak Mendag Investigasi Rembesan Beras Vietnam Di Pasaran

RABU, 27 JANUARI 2021 | 17:04 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Temuan beras impor asal Vietnam di pasaran dalam negeri perlu diinvestigasi Kementerian Perdagangan. Sebab keberadaan beras impor tersebut merugikan pelaku usaha di bidang beras dan para petani yang tengah menghadapi musim panen.

"Ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak luas, termasuk ke harga beras yang sudah ada. Segera Mendag lakukan investigasi," kata anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto kepada wartawan, Rabu (27/1).

Menurutnya, rembesnya beras asal Vietnam tersebut bisa jadi karena ada segelintir pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan memanfaatkan celah aturan impor. Ia pun meminta investigasi internal Kemendag nantinya dibuka kepada publik sebagai wujud transparansi.


"Mendag harus kontrol supply beras karena sudah over supply, aturan impor beras mesti diperketat. Harga beras sudah rendah sehingga petani harus dilindungi," jelasnya.

Di pasaran, kata dia, harga jual beras premium hanya Rp 9.500 sampai Rp 10.000. Namun harga tersebut akan makin jatuh bila ada beras impor.

"Itu artinya harga yang sudah ada bisa terganggu dan pasokan beras dalam negeri akan menumpuk karena kalah harga dengan beras impor asal Vietnam itu," ungkapnya.

Tak hanya soal rembesnya beras impor, politisi PDIP ini juga menyoroti persoalan klasik terkait ketersediaan pupuk. Perlu ada solusi agar para petani bisa menikmati hasil produksinya tanpa kesulitan mendapatkan pupuk.

Pupuk subsidi yang mestinya jadi hak para petani justru susah. Pupuk subsidi langka dan para petani dihadapkan pada pilihan sulit membeli pupuk nonsubsidi. Ini kan ironi," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya