Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Kesehatan

PAN: Pengakuan Menkes Bukti Pemetaan Covid-19 Sudah Salah Sejak Awal

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 01:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut ada masalah dalam data penerima vaksin menunjukkan telah terjadinya kesalahan tracing dan tracking Covid-19 sejak lama.

"Yang disampaikan Menkes ini fakta, memang ada kesalahan sejak awal. Kalau kita sudah 10 bulan, berarti kurang lebih minimal 8 bulan telah ada kesalahan di dalam melakukan testing dan tracing," kata anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat menjadi narasumber dalam acara Sapa Indonesia, Kompas TV, Senin malam (25/1).

"Kalau testing dan tracing salah, berarti pemetaannya juga pasti akan salah," imbuhnya.


Politisi PAN ini juga menyebut, apa yang telah disampaikan Menkes sangat masuk akal. Karena itu, ia juga meminta evaluasi penanganan Covid-19 dengan mendengarkan masukan dari para epidemiolog.

"Kita meminta pandangan daripada epidemiolog terkait dengan ini karena itu tugas dari Menkes sendiri. Karena beliau yang mengkritik," demikian Saleh Daulay.

Menkes Budi Gunadi sebelumnya mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari data Kemenkes, kata dia, total jumlah puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Namun hal tersebut berbeda dengan fakta di lapangan di mana sarana dan prasarana kesehatan ternyata tidak cukup untuk pelaksanaan vaksinasi massal.

Ia pun mengaku akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data vaksinasi nasional mengingat data KPU yang belum lama ini menggelar Pilkada 2020 dianggap masih aktual.

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," jelas Budi Gunadi beberapa waktu lalu.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya