Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Kesehatan

PAN: Pengakuan Menkes Bukti Pemetaan Covid-19 Sudah Salah Sejak Awal

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 01:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut ada masalah dalam data penerima vaksin menunjukkan telah terjadinya kesalahan tracing dan tracking Covid-19 sejak lama.

"Yang disampaikan Menkes ini fakta, memang ada kesalahan sejak awal. Kalau kita sudah 10 bulan, berarti kurang lebih minimal 8 bulan telah ada kesalahan di dalam melakukan testing dan tracing," kata anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat menjadi narasumber dalam acara Sapa Indonesia, Kompas TV, Senin malam (25/1).

"Kalau testing dan tracing salah, berarti pemetaannya juga pasti akan salah," imbuhnya.


Politisi PAN ini juga menyebut, apa yang telah disampaikan Menkes sangat masuk akal. Karena itu, ia juga meminta evaluasi penanganan Covid-19 dengan mendengarkan masukan dari para epidemiolog.

"Kita meminta pandangan daripada epidemiolog terkait dengan ini karena itu tugas dari Menkes sendiri. Karena beliau yang mengkritik," demikian Saleh Daulay.

Menkes Budi Gunadi sebelumnya mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari data Kemenkes, kata dia, total jumlah puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Namun hal tersebut berbeda dengan fakta di lapangan di mana sarana dan prasarana kesehatan ternyata tidak cukup untuk pelaksanaan vaksinasi massal.

Ia pun mengaku akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data vaksinasi nasional mengingat data KPU yang belum lama ini menggelar Pilkada 2020 dianggap masih aktual.

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," jelas Budi Gunadi beberapa waktu lalu.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya