Berita

Hakim MK Prof. Saldi Isra/Net

Politik

Benteng Akal Sehat, Agar Tidak Cidera Saldi Isra Disarankan Mundur Dari Hakim MK

SABTU, 23 JANUARI 2021 | 11:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tugas mengawal konstitusi suapaya cita-cita kemerdekaan tercapai.

MK menolak gugatan tokoh bangsa Rizal Ramli soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

Gugatan agar PT dihapus atau menjadi 0 persen ditolak MK, karena RR selaku pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu.


Alasan MK itu pun dinilai mengada-ngada karena pada tahun 2009, RR pernah didukung sembilan partai politik yang tergabung dalam kelompok perubahan sebacai calon presiden. Karana itu, RR memiliki legal standing.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi, putusan MK itu tidak sejakan dengan pandangan salah satu hakimnya, Saldi Isra.

"MK tugasnya ngawal konstitusi agar operasional laksanakan cita-cita kemerdekaan: masyarakat adil, makmur, aman, terdidik," ujar mantan Jurubicara Presiden Gus Dur itu lewat akun Twitter @AdhieMassardi, Sabtu (23/1).

"Pemilu kita sudah ngaco. Jika MK tak mau hapus PT presiden untuk kembalikan daulat rakyat seperti di buku Saldi Isra, maka SI harus mundur dari MK demi buku," sambung Adhie Massardi yang menyertakan sampul buka Saldi Isra berjudul "Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat".

Menurut Adhie Massardi, Saldi Isra adalah benteng akal sehat di MK, agar tidak mencidera intelektualitasnya, Saldi Isra disarankan mundur dari hakim konstitusi.

"Saya sangat hormat pada Prof. Saldi Isra, intelektual yang bisa diandalkan. Benteng akal sehat di MK. Makanya, ketika tak berkutik hadapi penguasa yang tetap ingin kangkangi kekuasaan dalam oligarki yang rakus via presidential threshold, agar tak ciderai intelektualitasnya, ya mundur!" ucap Adhie Massardi dalam sambungan twitnya.

Mananggapi komentar netizen yang menuding Saldi Isra terlibat mengkhianati demokrasi, Adhie Massardi punya pandangan lain.

"Dosakah rakyat berharap banyak kepada Prof. Saldi Isra untuk ngawal konstitusi sebagai hakim MK agar jalankan cita-cita Kemerdekaan: 1. Lindungi segenap bangsa. 2. Majukan kesejahteraan umum. 3. Cerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagainya. Saya tak percaya Prof. Saldi tak bisa jelaskan ini ke rekan-rekannya di MK," Adhie Massardi.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya